Panwaslih Aceh Mengaku Terkendala Ungkap Praktik Money Politic, Ini Alasannya

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengak juga angkat bicara terkait maraknya politik uang atau money politic di Aceh jelang Pemilihan Umum (

Panwaslih Aceh Mengaku Terkendala Ungkap Praktik Money Politic, Ini Alasannya
For Serambinews.com
Ketua Panwaslih Aceh, Faizah

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengak juga angkat bicara terkait maraknya politik uang atau money politic di Aceh jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Aceh.

Menurut Ketua Panwaslih Aceh, Faizah, pihaknya selaku unsur penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) selalu siap untuk menindak pelaku money politik.

Namun, Panwaslih Aceh, kata Faizah, terkendala dalam mengungkap kasus-kasus tersebut, lantaran tidak ada saksi dan bukti yang cukup kuat dalam kasus-kasus yang pernah ditemukan dan dilaporkan kepada Panwaslih.

"Selama ini kalau ada indikasi money politic ya kita tindak lanjuti, laporan dan temuan juga kita tindak lanjuti. Tapi ketika ini jadi temuan, beratnya di kita adalah mendapatkan saksi dan bukti, makanya kemudian dihentikan karena tidak cukup saksi dan bukti," kata Faizah kepada Serambinews.com, Rabu (3/4/2019).

Baca: Dua Caleg Terancam Dilapor ke Panwaslih

Baca: Money Politik Semakin Masif

Baca: Panwaslih Banda Aceh Ingatkan Parpol tak Langgar Aturan Kampanye Terbuka, Ini Bentuk Pelanggarannya

Faizah mengakui akan kesulitan, jika ada temuan money politic yang dilakukan oleh caleg tertentu atau partai politik tertentu, lalu tidak ada saksi apalagi tidak ada alat bukti.

Oleh sebab itu, kasus-kasus demikian sering kandas, meski Gakkumdu juga melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut.

"Ya selama ini kita juga ada melakukan klarifikasi, tapi biasanya tidak cukup saksi. Karena masyarakat tidak mau melapor, mereka juga tidak mau jadi saksi," katanya.

Atas semua kasus yang pernah ditemukan dan dilaporkan, kata Faizah, pihaknya hanya sampai pada tahapan klarifikasi.

Jika pun ada indikasi pidana akan diselesaikan lewat Gakkumdu.

"Pertama dilakukan klarifikasi, kalau ada indikasi pidana diselesaikan lewat Gakkumdu. Di situ nanti kita lihat unsur-unsur itu, apakah ini terpenuhi atau tidak," pungkas Faizah. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved