Baru 3 Gampong Ajukan Pencairan

Sebanyak tiga dari 90 gampong di Banda Aceh yakni Panteriek, Bandar Baru, dan Ceurih akhirnya mengajukan berkas

Baru 3 Gampong Ajukan Pencairan
IST
DWI PUTRASYAH, Kepala DMPG Banda Aceh

* Gaji Aparatur Masih Tertahan

BANDA ACEH - Sebanyak tiga dari 90 gampong di Banda Aceh yakni Panteriek, Bandar Baru, dan Ceurih akhirnya mengajukan berkas pencairan dana desa (gampong) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Banda Aceh. Pengajuan tersebut sebagai upaya untuk menarik dana pemberdayaan masyarakat gampong tahun 2019, yang di dalamnya juga mencakup gaji aparatur setiap gampong.

Dengan masuknya berkas pengajuan dari tiga gampong tersebut ke DPMG, maka saat ini ada 87 gampong lagi di Banda Aceh yang belum mengajukan pencairan dana tersebut. Sebagian besar gampong tersebut masih berkutat soal kelengkapan berkas, sementara yang lainnya sedang melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi camat masing-masing.

Hal itu diungkapkan Kepala DPMG Banda Aceh, Drs Dwi Putrasyah kepada Serambi, Rabu (3/4). Dikatakan, pengajuan pencairan akan terus meningkat pada akhir pekan ini. “Saya prediksi akan banyak masuk di akhir pekan ini. Maka dari itu, Sabtu dan Minggu ini pegawai khusus bidang pemerintahan gampong tidak kami liburkan, demi percepatan pencairan dana gampong ini,” katanya.

Menurut Dwi Putrasyah, masalah pencairan dana desa juga dirasakan di seluruh provinsi di Indonesia. Adanya perubahan regulasi ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mulai diterapkan tahun 2019, agak sukar dimengerti masyarakat. “Alhamdulillah Banda Aceh masih terdepan dibanding kabupaten dan kota lain di Aceh. Sudah 3 gampong mengajukan, dan akan disusul oleh gampong lainnya yang sedang perbaikan,” ujarnya.

Dwi menegaskan, pihaknya siap melakukan pendampingan terhadap gampong hingga larut malam. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh juga sudah komit untuk menyelesaikan pencairan dana dalam 2 kali 24 jam. “Bagi gampong yang sudah siap APBG-nya, nomor rekening, dan berkas lainnya harap segera diantarkan. Kami akan buat checklist supaya tidak ada yang tercecer,” tambahnya.

Untuk diketahui, gaji keuchik dan para aparatur lainnya di 90 gampong di Banda Aceh kembali tertahan pada tahun ini. Belum seorang pun dari aparatur 90 gampong menerima upah, karena gajinya tertahan hampir tiga bulan dalam dana gampong yang belum cair. Penyebabnya tak lain karena belum selesainya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) tahun 2019.

Pada bagian lain, Kepala DPMG Banda Aceh, Drs Dwi Putrasyah mengatakan, aparatur gampong masih beradaptasi terhadap hadirnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menggantikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Disebutkan, ada perubahan paramater di Permendagri baru yang masih sulit dipahami pihak gampong.

Dwi mencontohkan, dalam pengisian parameter dalam APBG, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 hanya ada bidang dan langsung kegiatan. Sementara pada Permendagri 20 Tahun 2018 terpilah lagi dalam bidang dan sub bidang. “Dari masing-masing sub bidang ini baru terpilah lagi dalam bentuk kegiatan. Di situ saja, gampong harus mencari lagi kegiatan yang diinginkan dan ada di sub bidang mana,” katanya.

Selain itu, sambung Dwi, ada kegiatan yang dulunya ada di Permendagri Nomor 113 tahun 2014 sekarang tidak tercover lagi di Permendagri Nomor 20 tahun 2018. “Sehingga gampong harus konsul lagi ke kami. DPMG pun harus menanyakan lagi permintaan ini ke BPKP atau untuk izin penambahan kegiatan,” jelas Kepala DPMG Banda Aceh.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved