Jual Beli Suara Haram

Praktik politik uang (money politics) atau jual beli suara kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)

Jual Beli Suara Haram
ist
Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali. 

* Fatwa MPU Aceh

BANDA ACEH - Praktik politik uang (money politics) atau jual beli suara kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan presiden (pilpres). Penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu seakan tidak mampu membendungnya, meski praktik tersebut dilarang. Politik uang bukan saja memberi uang, tapi juga barang.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali yang diwawancarai Serambi, Rabu (3/4) mengatakan MPU sudah mengeluarkan fatwa mengenai hukum politik uang dan telah pula melakukan sosialisasi secara massif. “Sudah ada Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014 dan Tausiah MPU Aceh Nomor 8 Tahun 2016,” kata Tgk Faisal Ali.

Fatwa MPU Aceh dikeluarkan menjelang Pileg 2014. Sedangkan Tausiah MPU Aceh diterbitkan pada Pilkada 2017. Namun, kedua aturan itu juga berlaku untuk Pileg dan Pilpres 2019. “Politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram,” bunyi salah satu Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014.

Sementara itu, salah satu bunyi Tausiah MPU Aceh dengan jelas disebutkan, “Mengharapkan kepada kandidat dan tim suksesnya agar tidak melakukan fitnah, politik uang, intimidasi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat Islam.”

“Apa pun alasannya, money politics atau jual beli suara tetap tidak boleh. Jadikan pemilu itu sarana ibadah,” ujar Faisal Ali menyikapi maraknya praktik politik uang di tengah-tengah masyarakat menjelang pemilihan 17 April 2019.

Terkait masih maraknya politik uang, menurut Tgk Faisal, salah satu sebabnya adalah karena masyarakat tidak percaya lagi dengan janji-janji calon anggota DPR. Banyak anggota DPR dari semua tingkatan ingkar janji setelah meraih kursi di parlemen. Padahal, posisi mereka sebagai wakil rakyat.

“Kebanyakan anggota DPRK/DPRA terpilih (selama ini) kurang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalaupun ada aspirasi masih banyak (anggota dewan) yang belum ikhlas dengan penempatan dana tersebut sehingga masyarakat tidak percaya lagi dengan janji-janji. Maka terjadilah tuntutan-tuntutan materi dari masyarakat karena nanti mereka dilupakan,” lanjutnya.

Menurut Tgk Faisal, sedikit sekali anggota dewan yang benar-benar dekat dengan masyarakat baik dalam keadaan senang maupun duka. Terhadap anggota dewan seperti ini, Tgk Faisal menyakini tidak melakukan money politics saat melakukan kampanye.

“Selama ini kebanyakan yang terlihat, sesudah jadi anggota dewan banyak yang berubah dalam pola hidupnya, seperti kurang bermasyarakat, eksklusif, dan lain-lain,” ungkap Tgk Faisal yang juga Ketua PWNU Aceh.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved