Lunasi Utang Pihak Ketiga

Likuidator PT AAF (Asean Aceh Fertilizer) Lhokseumawe harus segera lunasi utang perusahaan kepada pihak ketiga

Lunasi Utang Pihak Ketiga
SERAMBI/ZAKI MUBARAK
PLT Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, Presiden Direktur Perta Arun Gas Arif Widodo, Managing Director Arif Basuki, Kepala Kanwil Direktorat Bea Cukai Aceh Novan Irfyandi, Managing Executive Officer PPT Energy Trading Singapore Kyushu Electric, menyaksikan penandatangan peresmian Operasional Pusat Logistik Berikat (PLB) Perta Arun Gas (PAG) di Kilang Arun PAG site Lhokseumawe, Selasa (2/4). 

* Dewan Desak Likuidator AAF

JAKARTA - Likuidator PT AAF (Asean Aceh Fertilizer) Lhokseumawe harus segera lunasi utang perusahaan kepada pihak ketiga yang tertunda selama 15 tahun.

Pihak ketiga yang belum dibayar adalah para rekanan pemasok barang, supplier, kontraktor, rumah sakit, Kopkar (Koperasi Karyawan) AAF dalam hal leasing mobil dinas AAF, Dana Commonity Development (CD) atau Coorporate Social Responsibility (CD/CSR) kepada desa kawasan pabrik AAF.

Demikian diingatkan Anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi PAN, Marwan Yahya kepada Serambi di Jakarta, Selasa (2/4) seusai bertemu dengan manajemen PT Pupuk Indonesia Holding Company dan Tim Likuidator AAF, Miftahul Hadi dari Kantor Lukas Budiono Law Firm. Pertemuan berlangsung secara terpisah, Senin (1/4) dan Selasa (2/4) di Jakarta.

“Utang-utang itu harus segera dilunasi pada 2019 ini sehubungan dengan berjalannya proses likuidasi AAF oleh Likuidator Lukas Budiono Law Firm,” kata politisi PAN yang sebelumnya berkarir di AAF.

Ia mengatakan, aset AAF dibeli PIM senilai Rp 624 miliar, juga Kompleks Perumahaan AAF dibeli oleh mantan karyawan sebanyak 244 unit. “Tentu pihak likuidator cukup dana untuk membayar semua utang tersebut,” kata politisi PAN ini.

Marwan Yahya memperkirakan pembayaran leasing mobil Kopkar AAF dan dana CD/CSR mencapai miliaran rupiah. Sementara utang kepada rekanan, tercatat di masing-masing rekanan. “Khusus dana CD/CSR harus diberikan kepada desa-desa lingkungan dan desa binaan AAF yang pada tahun 2006 masih terdaftar di AAF,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Likuidator AAF, Marwan Yahya mengingatkan untuk memprioritaskan pembayaran utang kepada rekanan, karena mereka sudah lama menderita kerugiaan akibat penundaan pembayaraan. “Bahkan ada rekanan/kontraktor nyaris bangkrut,” ujar Marwan.

Terkait rencana revitalisasi pabrik AAF oleh PIM, termasuk pengembangan kawasan perumahan menjadi kompleks komersial, Marwan Yahya menyatakan sangat mendukung, dan minta segera direalisasikan tahun ini.

Pada sisi lain, menurut Marwan Yahya, potensi gas alam Aceh Utara pasca PT Arun dan Exxon masih sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan industri berbasis gas.

Ia memperkirakan dari ladang Tail Gas Arun, North Sumatera Offshore (NSO), Blok A Medco, Trianggle Pase, Mane Off Shore dan lain-lain masih ada deposit 3 triliun kaki kubik (TCF) gas. “Masalahnya sejak 1976 hingga 38 tahun eksploitasi gas alam Aceh Utara, 20 tahun reformasi dan 14 tahun MoU Helsinki otoritas migas Aceh masih dipegang Pemerintah pusat. Kita tidak berdaya apapun mengambil alih kekuasaan atas sumber daya Aceh ini,” sebutnya.

Ia juga mengatakan, pipanisasi gas alam dari Arun ke Kawasan Industri Medan (KIM) harus ditinjau ulang bila industri berbasis gas seperti PIM, AAF, KKA tidak bisa hidup atau tidak mampu direvitalisasi oleh Pemerintah Pusat. Kalau alasannya tidak ada gas, lalu kenapa KIM Medan dengan mudah mendaparkan gas sampai 300 MMSCD?” tanya Marwan Yahya.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved