PTUN Jakarta Diminta Batalkan Izin PT EMM yang Dikeluarkan BKPM

Walhi meminta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, membatalkan izin PT EMM yang dikeluarkan oleh BKPM.

PTUN Jakarta Diminta Batalkan Izin PT EMM yang Dikeluarkan BKPM
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Kuasa hukum Walhi menyerahkan risalah kesimpulan kepada majelis hakim PTUN Jakarta, Kamis (4/4/2019). 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) minta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, membatalkan izin PT EMM yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

BKPM sebelumnya mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni PT EMM) tertanggal 19 Desember 2017.

Permintaan pembatalan tersebut diutarakan kuasa hukum Walhi, Judianto Simanjuntak dalam risalah kesimpulan penggugat yang disampaikan dalam sidang gugatan tata usaha negara di PTUN Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Walhi melayangkan gugatan kepada PTUN Jakarta, terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni PT EMM) tertanggal 19 Desember 2017.

Kuasa hukum Walhi Judianto Simanjuntak dalam salah satu butir kesimpulannya, menyatakan, DPR Aceh dalam paripurna tanggal 6 November 2018 memutuskan menolak izin yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) karena proses pemberian izin melanggar kewenangan Aceh sebagaiman dimaksud Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Baca: VIDEO - Tolak PT EMM, Mahasiswa Bawa Cangkul ke Kantor Gubernur Aceh

Baca: Farah Faiza Berorasi Tolak PT EMM Selaku Kader HMI, bukan Duta Wisata Banda Aceh

Baca: FOTO-FOTO : Demo Tolak Tambang PT EMM, Mahasiswa Boyong Cangkul Ke Kantor Gubernur Aceh

Baca: Nurzahri: DPRA Tolak Izin Pertambangan PT EMM  

DPRA merekomendasikan kepada kepala BKPM untuk mencabut izin PT. Emas Mineral Murni dan agar Pemerintah Aceh membentuk tim khusus untuk melakukan upaya hukum.

Ditegaskan, kewenangan memberikan izin usaha pertambangan yang berlokasi di Aceh sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, termasuk perusahaan modal asing.

Semuanya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Bahwa Gubernur Acehlah yang yang seharusnya menerbitkan izin PT. Emas Mineral Murni berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara," tukas Judianto Simanjuntak.

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved