Setelah Diusul SP3 oleh Kejati Aceh, Kini Kasus CT Scan RSUZA Jadi Bahan Korsup KPK

Penanganan kasus itu tidak terlepas dari peran LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh yang lebih dahulu menyurati KPK untuk mengambilalih kasus tersebut

Setelah Diusul SP3 oleh Kejati Aceh, Kini Kasus CT Scan RSUZA Jadi Bahan Korsup KPK
For serambinews.com
Kolase foto surat tanggapan KPK nomor R/1338/PM.00.00/40-43/03/2019 dan Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung. 

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Computerized Tomography Scanner (CT Scan) pada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh tahun anggaran 2008 senilai Rp 39 miliar, kini masuk babak baru.

Setelah Kajati Aceh, Irdam SH MH mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) pada awal Januari 2019, sekarang kasus ini telah menjadi bahan koordinasi dan supervisi (korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penanganan kasus itu tidak terlepas dari peran LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh yang lebih dahulu menyurati KPK untuk mengambilalih kasus tersebut pada 8 Februari 2019.

Kadiv Advokasi Korupsi Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Hayatuddin Tanjung kepada Serambinews.com, Kamis (4/4/2019) mengatakan pihaknya sudah menerima surat balasan atau tanggapan dari KPK mengenai permohonan pengambilalihan kasus tersebut.

Dalam surat tanggapan KPK nomor R/1338/PM.00.00/40-43/03/2019 itu disampaikan bahwa pengaduan GeRAK Aceh tersebut dijadikan sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi CT Scan RSUZA oleh aparat penegak hukum di Aceh.

Surat tanggapan KPK nomor R/1338/PM.00.00/40-43/03/2019 itu disampaikan bahwa pengaduan GeRAK Aceh tersebut dijadikan sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi CT Scan RSUZA oleh aparat penegak hukum di Aceh.
Surat tanggapan KPK nomor R/1338/PM.00.00/40-43/03/2019 itu disampaikan bahwa pengaduan GeRAK Aceh tersebut dijadikan sebagai bahan koordinasi dan supervisi atas penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi CT Scan RSUZA oleh aparat penegak hukum di Aceh. (For serambinews.com)

"Kami sudah terima surat tanggapan dari KPK terkait pengambilalihan penanganan kasus, permohonan GeRAK Aceh itu sudah dijadikan sebagai bahan koordinasi dan supervisi oleh KPK," kata Hayatuddin Tanjung.

Menurut Hayatuddin, pengusulan SP3 yang diajukan Kajati Aceh dengan alasan para tersangka telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 15.3 miliar itu bertentangan dengan prosedur hukum UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan dan delik formil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka.

"Jika alasannya karena tersangka sudah mengembalikan kerugian keuangan negera, kemudian Kejati Aceh mengusulkan untuk menghentikan perkara, ini tidak logis dan patut diduga adanya potensi lain yang sarat dengan kepentingan," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved