Walhi: Tak Ada Pertambangan di Indonesia yang tak Merusak Lingkungan

Judianto Simanjuntak, SH menyodorkan fakta, bahwa tidak ada satupun pertambangan di Indonesia yang tidak merusak lingkungan hidup,

SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Kuasa hukum Walhi menyerahkan risalah kesimpulan kepada majelis hakim PTUN Jakarta, Kamis (4/4/2019). 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Kuasa hukum Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Judianto Simanjuntak, SH menyodorkan fakta, bahwa tidak ada satupun pertambangan di Indonesia yang tidak merusak lingkungan hidup, tidak merusak ekosistem.

Penegasan itu disampaikan Judianto Simanjuntak dalam risalah kesimpulan yang disampaikan pada sidang lanjutan gugatan tata usaha negara terhadap Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

SK Nomor : 66/I/IUP/PMA/2017 tentang Persetujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Emas kepada PT Emas Mineral Murni PT EMM) tertanggal 19 Desember 2017, PTUN Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Mengutip keterangan Ade Widya Isharyati, S.ST., M.Eng, ahli lingkungan hidup, yang juga Dosen Fakultas Teknik Sipil Jurusan Rekayasa Lingkungan Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe,

Judianto menyatakan, akan berdampak buruk terhadap tiga komponen yaitu biotik, abiotik dan culture.

Biotik yaitu manusia, hewan dan tumbuhan.

Abiotik adalah tanah, air dan udara, serta sosial masyarakatnya (culture).

Baca: PTUN Jakarta Diminta Batalkan Izin PT EMM yang Dikeluarkan BKPM

Baca: Gugatan Walhi Terhadap PLTA Batangtoru Kandas di PTUN

Baca: Walhi Tantang Jokowi Ungkap Para Elite di Belakangnya yang Kuasai Lahan Luas Seperti Prabowo

Baca: Walhi Aceh: Jangan Cederai Skema Perhutanan Sosial

Baca: Walhi Aceh: Pembangunan jangan Sampai Merusak Hutan

Judianto menyatakan, dua perusahaan emas raksasa yang ada di Indonesia yaitu PT. Freeport di Papua dan PT. Newmont di NTB, tidak hanya menimbulkan kerusakan llingkungan hidup, tetapi sosial masyarakat, konflik dan berbagai hal lainnya yang sangat berdampak buruk tidak hanya pada manusianya, hewan dan tumubuhan juga telah menerima akibat terhadap pelaksanaan usaha pertambangan emas tersebut.

Potensi kerusakan teramat besar akibat kegiatan pertambangan, misalnya lubang tambang (pit), air asam tambang (acid mine drainage), limbah beracun (tailing) berupa lumpur kental, pekat, asam dan mengandung logam berat berbahaya, memberikan pengaruh atau dampak yang sangat buruk bagi kehidupan makhluk hidup.

Disebutkan juga pertambangan merupakan katagori “industri rakus air” untuk memproses bijih emas. Kemudian air tersebut juga akan ikut tercemar.

"Bila diperhatikan dari berbagai teori dan fakta, bahwa untuk mendapatkan satu gram emas, membutuhkan setidaknya 104 liter air, bagaimana kemudian untuk mendapatkan emas dengan jumlah ton, berapa banyak air akan digunakan untuk usaha tersebut," tukas Judianto.

Terhadap pernyataan, bahwa menambang menghasilkan devisi Negara dan menambah pendapatan negara, sehingga negara menjadi untung, diragukan Judianto Simanjuntak.

"Apakah dengan tidak menambang Negara akan dirugikan? Jawabannya pasti adalah tidak, karena hari ini devisi tidak hanya dihasilkan dari pengerukan sumber daya alam, tetapi banyak sektor yang terus memberikan hasil dan profit yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Sehingga biarlah alam kita baik dan terjaga sehingga tidak perlu dirusak, biarlah rakyat hidup tenang dan nyaman di tempat dan tanah leluhurnya sendiri tanpa diiming-imingi kerusakan lingkungan, biarlah udara, air dan tanah menjadi penjaga keseimbangan ekosistem karena kemanfaatan yang akan didapat lebih besar daripada kita merusaknya," demikian Judianto Simanjuntak.

Ia mengaharapkan majelis hakim PTUN yang menangani gugatan tersebut membatalkan SK BKPM yang memberi izin kepada PT EMM. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved