Ini Sanksi Bagi Caleg dan Tim Sukses yang Lakukan Politik Uang Selama Pemilu

Nurhidayati mengatakan peserta pemilu yang melakukan politik uang bisa ditindak dengan pidana Pemilu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Ini Sanksi Bagi Caleg dan Tim Sukses yang Lakukan Politik Uang Selama Pemilu
SERAMBINEWS.COM/FOR SERAMBINEWS.COM
Nurhidayati, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Aceh Besar. 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.CO, BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Besar tidak memungkiri indikasi pelanggaran berupa politik uang di lapangan, khususnya di wilayah Aceh Besar.

Menurut Nurhidayati, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Aceh Besar pihaknya melalui Sentra Gakkumdu melakukan identifikasi, kajian, dan klarifikasi dari setiap temuan/laporan dugaan politik uang dalam Pemilu.

"Namun dari beberapa kasus yang kita bahas terpaksa berhenti, karena sulitnya mendapatkan bukti- bukti yang ril. Dan inilah salah satu masalah penegakan hukum pemilu di Aceh, sulitnya memproses kasus politik uang," ujarnya.

Baca: Hasil Perempat Final Malaysia Open 2019, Jonatan Christie Lolos Semifinal Usai Singkirkan Viktor

Baca: Camat di Aceh Timur Ikut Penyuluhan Hukum Pertanahan

Baca: HUT Ke-73 TNI AU, Lanud SIM Bersihkan Taman Makam Pahlawan

Nurhidayati mengatakan peserta pemilu yang melakukan politik uang bisa ditindak dengan pidana Pemilu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebut dalam pasal 523 ayat 1.

Disebutkan dalam pasal itu, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j, dikenakan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.

Dalam pasal 523 ayat 2 juga ditegaskan, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2, dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.

Kemudian, dalam pasal 523 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, dikenai pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.

Oleh karena itu Panwaslih Aceh besar mengimbau dan berharap partisipatif seluruh elemen masyarakat termasuk LSM untuk turut aktif mengawasi dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran dengan bukti-bukti yang cukup.

"Suksesnya pemilu tanggung jawab kita bersama, bukan penyelenggara pemilu saja," demikian Nurhidayati.(*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved