KPK Lirik Kasus CT Scan RSUZA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melirik kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan

KPK Lirik Kasus CT Scan RSUZA
For serambinews.com
HAYATUDDIN TANJUNG,Kadiv Advokasi GeRAK 

* Surat GeRAK Aceh Ditanggapi

BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melirik kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) berupa computerized tomography scanner (CT Scan) pada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh tahun anggaran 2008 dengan kerugian Rp 15,3 miliar lebih dari pagu Rp 39 miliar.

Masuknya KPK untuk mengawasi penanganan kasus itu, setelah merespons surat dari Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh pada 8 Februari 2019 yang meminta lembaga antirasuah tersebut mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi CT Scan pada RSUZA yang selama ini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Laporan GeRAK tersebut tidak terlepas dari sikap Kepala Kajati Aceh, Irdam MH yang sebelumnya mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus itu. Usulan Kajati tersebut disampaikan pada awal Januari 2019.

Menjawab surat GeRAK, KPK menyatakan bahwa aduan GeRAK akan dijadikan bahan koordinasi dan supervisi (korsup) atas penanganan kasus yang sedang ditanggani Kejati Aceh itu.

Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi Korupsi Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Hayatuddin Tanjung kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (4/4) mengatakan pihaknya menerima surat balasan atau tanggapan dari KPK nomor R/1338/PM.00.00/40-43/03/2019 itu pada Senin (1/4) lalu.

“Kami sudah terima surat tanggapan dari KPK terkait pengambilalihan penanganan kasus bahwa permohonan GeRAK Aceh tersebut sudah dijadikan bahan koordinasi dan supervisi oleh KPK,” kata Hayatuddin Tanjung.

Menurut Hayatuddin, pengusulan SP3 yang diajukan Kajati Aceh dengan alasan para tersangka telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 15,3 miliar itu bertentangan dengan prosedur hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan dan delik formil dari tindak pidana yang dilakukan para tersangka.

“Jika alasan SP3 karena tersangka sudah mengembalikan kerugian keuangan negara, kemudian Kejati Aceh mengusulkan untuk menghentikan perkara, ini tidak logis dan patut diduga adanya potensi lain yang sarat dengan kepentingan,” ujarnya.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved