145 Gampong belum Ajukan Amprahan Dana Desa

Sebanyak 145 dari 152 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), hingga pekan pertama April, belum mengajukan

145 Gampong belum Ajukan Amprahan Dana Desa
Acehselatan.com
Ilustrasi 

BLANGPIDIE - Sebanyak 145 dari 152 gampong yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), hingga pekan pertama April, belum mengajukan permohonan pencairan dana desa tahun 2019. Hal ini disebabkan belum rampungnya penyusunan Qanun tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Gampong (APBG) yang mesti disesuaikan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Abdya.

Sedangkan 7 gampong lainnya sudah mengajukan percairan anggaran dana desa tersebut. Bahkan, hasil verifikasi APBG oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan

Perempuan (DPMP4) Abdya, ketujuh gampong itu telah memenuhi persyaratan pencairan anggaran desa tahap I sebesar 20 persen.

“Tujuh gampong sudah kita keluarkan surat pengantar (rekomendasi) untuk pencairan anggaran tahap I sebesar 20 persen pada Dinas Keuangan Daerah (BKD),” kata Kepala DPMP4 Abdya, Drs Yusan Sulaidi saat dihubungi Serambi, Jumat (5/4).

Ketujuh gampong yang sudah memenuhi syarat itu terbanyak di Kecamatan Babahrot yaitu Desa Cot Seumantok, Pantee Cermin, Simpang Gadeng, Teuladan Jaya, dan Alue Peunawa. Kemudian, Gampong Suak Labu di Kecamatan Tangan-Tangan dan Gampong Kuta Bahagia di Kecamatan Kuala Batee.

“Surat pengantar untuk pencairan anggaran desa sudah kita keluarkan untuk tujuh gampong tersebut. Anggaran tahap I sebesar 20 persen segera ditransfer BKD ke rekening desa masing-masing, paling lambat pada Senin nanti,” beber Yusan Sulaidi.

Sedangkan 145 keuchik gampong lainnya kembali diminta segera mengajukan APBG 2019 kepada DPMP4 Abdya sehingga segera diproses surat pengantar untuk pencairan anggaran desa tahap I. Permintaan agar para keuchik segera mengajukan APBG 2019, menurut Yusan Sulaidi, sudah berulang kali disampaikan, termasuk oleh pimpinan daerah melalui surat.

Ia menerangkan, pencairan dana desa tahap I sebesar 20 persen sebenarnya sangat mudah, di mana keuchik cukup mengajukan Qanun APBG 2019 yang sudah disahkan Tuha Peut. Tapi, sebelum diserahkan,

APBG tersebut harus terlebih dahulu dikoreksi tim kecamatan masing-masing.

“Sedangkan Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) tentang realisasi APBG Tahap III tahun 2018 tidak diperlukan untuk pencairan anggaran desa tahap I 2019. LPJ itu dibutuhkan ketika dilakukan pencairan anggaran desa tahap II sebesar 40 persen,” ulasnya.

Koreksi oleh tim kecamatan, menurut dia, perlu dilakukan agar penggunaan anggaran sesuai dengan Perbup Abdya tentang Pengunaan Anggaran Desa 2019. Bila hasil koreksi di tingkat kecamatan dan pihak DPMP4 Abdya ternyata penggunaan anggaran sudah sesuai Perbup, maka DPMP4 segera mengeluarkan rekomendasi atau surat pengantar kepada desa bersangkutan untuk melakukan pencairan anggaran pada BKD.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran desa tahun 2019 untuk 152 gampong di Abdya sudah masuk ke rekening umum daerah sebesar Rp 166 miliar lebih. Anggaran tersebut terdiri dari dana desa (DD) sumber APBN, anggaran dana gampong (ADG) sumber APBK, dan anggaran bagi hasil pajak, serta retribusi sumber APBK Abdya. Dibandingkan anggaran desa tahun 2018 lalu yang sebesar Rp 152 miliar lebih, maka tahun 2019 ada kenaikan sekitar Rp 14 miliar.(nun)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved