Belum Ada Parpol Kampanye di Aceh Besar

Memasuki pekan kedua kampanye terbuka atau rapat umum Pemilu 2019, belum ada partai politik atau peserta pemilu yang berkampanye

Belum Ada Parpol  Kampanye di Aceh Besar
Serambi
Kosong panggung kampanye terbuka di Jeunieb. 

BANDA ACEH - Memasuki pekan kedua kampanye terbuka atau rapat umum Pemilu 2019, belum ada partai politik atau peserta pemilu yang berkampanye di Aceh Besar. Menurut Nurhidayati, Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Aceh Besar, peserta pemilu masih konsen dengan metode kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas.

“Belum ada peserta pemilu di Aceh Besar yang memanfaatkan metode kampanye terbuka ini, partai politik/peserta pemilu masih konsen dengan metode kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, atau metode kampanye lainnya,” kata Nurhidayati kepada Serambi, kemarin.

Meski begitu, Panwaslih Aceh Besar terus melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak timbulnya pelanggaran, seperti imbauan dan sosialisasi kepada peserta pemilu terkait aturan-aturan dan bentuk-bentuk pelanggaran dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilu 2019.

“Baik melalui surat, media, pertemuan/rakor bersama peserta pemilu dan stakeholder maupun bentuk sosialisasi pengawasan partsipatif bersama masyarakat dalam berbagai komponen,” katanya.

Nurhidayati tak memungkiri bahwa indikasi pelanggaran tetap ditemukan di lapangan, namun dia membantah tegas jika disebutkan Panwaslih Aceh Besar tidak tegas dalam penindakan praktik politik uang. Dia mengatakan, dalam dugaan money politics, Panwaslih Aceh Besar sudah berupaya melalui Sentra Gakkumdu melakukan identifikasi, kajian, dan klarifikasi dari setiap temuan/laporan dugaan money politics.

“Namun dari beberapa kasus yang kita bahas terpaksa berhenti, karena sulitnya mendapatkan bukti-bukti yang riil. Dan inilah salah satu masalah penegakan hukum pemilu di Aceh, sulitnya memproses kasus money politics,” ujarnya.

Nurhidayati mengatakan, peserta pemilu yang melakukan money politics bisa ditindak dengan pidana pemilu, undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana disebut dalam pasal 523 ayat 1. “Hukumannya dipidana penjara paling lama dua tahun tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,” katanya.

Oleh karena itu Panwaslih Aceh besar mengimbau dan berharap partisipatif seluruh elemen masyarakat termasuk LSM untuk turut aktif mengawasi dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran dengan bukti-bukti yang cukup. “Suksesnya pemilu tanggung jawab kita bersama, bukan penyelenggara pemilu saja,” demikian Nurhidayati.(dan)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved