Masyarakat Kecewa dengan Sistem Politik

Suburnya praktik politik uang (money politics) di dalam masyarakat karena masyarakat kecewa dengan sistem politik

Masyarakat Kecewa  dengan Sistem Politik
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Destika Gilang Lestari, Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia menyebut pihaknya menemukan sejumlah indikasi politik uang di Kabupaten Bireuen, Aceh. 

BANDA ACEH - Suburnya praktik politik uang (money politics) di dalam masyarakat karena masyarakat kecewa dengan sistem politik sehingga lebih cenderung berpikir praktis, bukan pragmatis.

Hal itu diutarakan Ketua Pusat Studi Kebangsaan dan Radikalisme Unsyiah, Dr Rusli Yusuf MPd saat menjadi narasumber tamu pada talkshow Radio Serambi FM, membahas Salam (editorial) Serambi Indonesia, Jumat (5/4) pagi.

“Itu adalah realitas masyarakat kita akibat kekecewaan terhadap sistem politik. Karena dia kecewa kepada sistem maka dia berpikir praktis, bukan lagi pragmatis. Artinya, dia tidak punya harapan tertentu yang bersifat ideologis ke depan sehingga dia melakukan yang menguntungkan dirinya dari saat sekarang,” katanya.

Rusli memberikan pendapat tersebut saat mengupas topik ‘Jual Beli Suara Haram, Maka Berhentilah!’ bersama Redaktur Politik dan Keamanan (Polkam) Harian Serambi Indonesia, Yocerizal. Acara itu dipandu oleh Vheya Artega.

Mantan wakil rektor III Unsyiah ini menyatakan, tindakan itu dilakukan masyarakat atas dasar pengalaman yang dialaminya. “Waktu pemilihan umum dulu saya tidak dapat (apapun), setelah (caleg) menang dia tidak pedulikan masyarakat. Makanya saya lakukan apa yang saya peroleh sekarang,” ungkap Rusli.

Menurutnya, ketika calon legislatif (caleg) ingin memperoleh kemenangan pada pemilu, maka berlaku hukum umum yaitu semua akan dilakukan untuk memperoleh kemenangan. Saat itulah terjadi transaksional. “Kalau caleg A beri sekian, maka akan dilawan oleh caleg B yang memberikan lebih besar,” kata dia.

Rusli tidak menyalahkan caleg atau pemilih akibat dari terjadinya praktik politik uang. Yang salah, menurut Rusli, adalah sistem politik yang dikondisikan dengan sedemikian rupa, sehingga terjadilah prilaku tersebut. Rusli menilai prilaku itu terjadi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat dari sistem politik yang dibentuk.

Rusli sepakat dengan tindakan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang melahirkan fatwa haram politik uang atau jual beli suara. Tapi, menurut Rusli, pemberantasan praktik politik uang itu juga harus diikuti oleh perbaikan sistem pemilihan yang baik.

Di sisi lain, penegakkan hukum juga harus berjalan. “Saya memandang penegak hukum masih bingung memulai dari mana penindakannya. Kalau ditangkap harus ditangkap semua, termasuk masyarakat. Saya melihat penegak hukum masih bermasalah dari mana memulai menegakkan hukum,” tukas Dosen Prodi PMP/Kn FKIP Unsyiah ini. (mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved