Tusop: Edukasi Politik belum Maksimal

Jelang pemilihan 17 April mendatang, praktik politik uang atau jual beli suara semakin kental dirasakan

Tusop: Edukasi Politik  belum Maksimal
FOTO HUMAS SETDAKO LANGSA
Tusop saat memberikan tausiah di Langsa, Rabu (3/4/2019) 

BANDA ACEH - Jelang pemilihan 17 April mendatang, praktik politik uang atau jual beli suara semakin kental dirasakan. Ada beberapa penyebab suburnya praktik haram ini di tengah-tengah masyarakat, selain memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap calon anggota DPR, juga belum maksimalnya edukasi politik kepada masyarakat.

Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (Huda), Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau akrab disapa Tusop kepada Serambi, Jumat (5/4) mengatakan lahirnya praktik politik uang dalam masyarakat karena tidak terbangunnya persepsi atau pemahaman yang benar tentang politik itu sendiri.

Tusop yang juga Pimpinan Dayah Babussalam Al-Aziziyah Jeunieb, Bireuen ini menilai bahwa selama ini lembaga penyelenggara pemilu di Aceh tidak berfungsi secara normal atau disfungsi dalam membangun kerangka berpikir masyarakat tentang bagaimana politik yang adil, jujur, dan demokratis.

Tak hanya itu, dunia pendidikan yang diharapkan bisa membangun paradigma politik kepada masyarakat, menurut Tusop, juga disfungsi. “Termasuk tidak berjalannya secara maksimal dakwah agama ke tingkat bawah dalam memperbaiki tatanan politik yang benar,” ujar Tusop.

Tusop yang aktif memantau perkembangan perpolitikan Aceh mengatakan, pemerintah harus hadir untuk memperbaiki dunia politik di Indonesia, khususnya di Aceh sehingga bisa melahirnya politik yang santun, jujur, demokratis, dan tanpapolitik uang.

Kalah saing
Di sisi lain, Tusop juga menyampaikan bahwa ada calon legislatif (caleg) yang mengandalkan politik uang sebagai strategi meraup suara karena kalah saing dengan caleg lain. “Persaingan yang terlalu ketat karena terlalu banyak jumlah calon juga menjadi salah satu penyebab terjadinya politik uang,” ujarnya.

Sebagai gambaran, untuk tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) saja ada 1.298 calon anggota DPRA dari 20 partai politik (parpol) yang bertarung memperebutkan 81 kursi DPRA pada Pemilu 2019. Untuk memperoleh kursi sudah tentu berbagai cara dilakukan, termasuk jual beli suara.

Hal ini terjadi, lantaran peserta Pemilu atau masyarakat tidak memiliki pendidikan politik yang memadai. Apalagi kalau caleg tersebut tidak mengamalkan nilai-nilai etika agama dalam berpolitik, maka segala cara akan dilakukan untuk mendulang suara agar terpilih sebagai anggota DPR.

Padahal, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2014 dan Tausiah Nomor 8 Tahun 2016 tentang haramnya melakukan politik uang dalam pesta demokrasi. Politik uang bukan saja memberi uang, tapi juga memberi barang kepada pemilih.

Aturan itu masih berlaku pada Pemilu dan Pilpres 2019. Salah satu bunyi Fatwa MPU Aceh adalah “Politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram.”

Sedangkan salah satu bunyi Tausiah MPU Aceh, “Mengharapkan kepada kandidat dan tim suksesnya agar tidak melakukan fitnah, politik uang, intimidasi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan syariat Islam.” (mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved