Bawaslu: Awasi Politik Uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengintruksikan Bawaslu atau Panwaslih Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia

Bawaslu: Awasi Politik Uang
Serambinews.com
FAIZAH,Ketua Panwaslih Aceh 

BANDA ACEH - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengintruksikan Bawaslu atau Panwaslih Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia melakukan patroli pengawasan antipolitik uang pada masa tenang menjelang pemilihan calon anggota legislatif termasuk DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden yang berlangsung serentak pada 17 April 2019.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 yang diperoleh Serambi, Sabtu (6/4). Dalam SE tersebut, Ketua Bawaslu RI, Abhan menyebutkan patroli pengawasan antipolitik uang diawali apel bersama pada 12 April 2019 pukul 08.00 WIB.

“Kegiatan patroli pengawasan antipolitik uang pada masa tenang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, presiden dan wakil presiden tahun 2019 dilakukan secara serentak pada 14-16 April 2019,” begitu bunyi salah satu intruksi Ketua Bawaslu melalui SE yang ditandatanganinya.

Patroli pengawasan antipolitik uang itu, menurut Abhan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu jelang hari pemilihan. Selain itu, juga sebagai bentuk kesiapan pengawas pemilu dalam menyambut hari pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Menurut Abhan, ada beberapa tugas Bawaslu atau Panwaslih Provinsi dan Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan instruksi tersebut. Yaitu, setiap lembaga pengawas membentuk tim pelaksana patroli pengawasan antipolitik uang, melakukan publikasi hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan di wilayah masing-masing.

Berikutnya, menentukan bentuk kegiatan patroli sesuai dengan karakter daerah, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran masing-masing. Kegiatan patroli ini dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan menggunakan identitas pengawas pemilu atau melakukan aktivitas yang menarik perhatian masyarakat.

Ketua Bawaslu RI juga meminta semua kegiatan patroli untuk dipublikasikan di media resmi seperti website maupun media sosial pribadi pengawas pemilu. Untuk memastikan kegiatan patroli terlaksana, Bawaslu RI akan melakukan supervisi atau pendampingan di setiap provinsi dan kabupaten/kota selama masa tenang.

Meski sudah ada fatwa Majelis Permusyawartan Ulama (MPU) Aceh tentang haram melakukan politik uang, tapi praktik tercela itu tetap terjadi jelang Pemilu 17 April 2019.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Faizah mengaku mencium praktik politik uang tapi tidak bisa ditindak karena sering tidak cukup syarat formil.

“Ada (merasakan politik uang), bahkan ada beberapa kasus yang masuk ke Gakkumdu, tapi susahnya kita mendapat saksi dan bukti. Buktinya ada tapi saksinya nggak ada, kan juga nggak bisa (diproses). Bahkan kemarin dari Aceh Besar, penemunya pengawas desa tapi sampai akhirnya dia diintimidasi,” ungkap Faizah kepada Serambi, Sabtu (6/4).

Faizah mengatakan pihaknya tidak menutup mata jika terjadi pelanggaran pemilu. Dia minta masyarakat untuk proaktif melaporkan setiap pelanggaran yang ada, tentu lengkap dengan bukti dan saksi. Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan pengawasan dengan ketat pada masa tenang yaitu 14-16 April 2019.

“Pada masa tenang kita berharap tidak terjadi pelanggaran. Tapi sebagai bentuk pengawasan, kita tetap melakukan patroli pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran pemilu yang terjadi jelang pemilihan, sebagaimana instruksi Bawaslu RI,” kata Faizah.

Faizah menyampaikan pihaknya akan melaksanakan instruksi Bawaslu RI tapi mengenai mekanisme pengawasannya belum bisa diputuskan karena belum dilakukan rapat. Tapi yang pasti, lanjut Faizah, pada tiga hari masa tenang pihaknya akan melakukan pengawasan secara intens sambil memastikan ketersediaan logistik pemilu.

Dia berharap, peserta pemilu tidak melakukan politik uang atau jual beli suara untuk mendapatkan simpati masyarakat, karena praktik itu bisa diancam dengan pidana penjara. Apalagi MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa haram politik uang selain memang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved