Keluarga Miskin tak Terima PKH

Satu keluarga miskin, bahkan termasuk fakir miskin di Gampong Raya Lhok Kaju, Kecamatan Indrajaya

Keluarga Miskin tak Terima PKH
IST
PETUGAS program keluarga harapan (PKH) Simeulue, mendata keluarga kurang mampu di Desa Jaya Baru, Kecamatan Salang 

* Masih Menumpang di Rumah Warga Indrajaya

SIGLI- Satu keluarga miskin, bahkan termasuk fakir miskin di Gampong Raya Lhok Kaju, Kecamatan Indrajaya, Pidie belum menerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga itu terpaksa menumpang di rumah warga, seusai rumahnya yang tak layak huni rubuh dimakan usia.

Kepala keluarga itu, Ridwan Ahmad (49) bersama istrinya, Hayatun Nufus (30) dan satu anaknya Riska (8) telah menumpang di rumah tetangg selama hampir enam tahun. Kepala keluarga itu belum masuk dalam daftar Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga tidak menerima bantuan PKH antara Rp 225 ribu sampai Rp 2,4 juta yang disalurkan empat tahap dalam satu tahun.

Ridwan Ahmad, Sabtu (6/4) mengatakan dia bersama keluarganya masih menumpang di rumah warga setelah rumah miliknya rubuh. Dia mengatakan rumah yang ditempati Ridwan selama ini telah rusak dan atapnya dari daun rumbia telah lapuk, termasuk dinding dari kayu, sehingga saat hujan, air masuk dalam rumah.

“Saya hanya seorang buruh tani yang bekerja di sawah orang lain, tetapi tidak setiap tahun, karena tergantung dari pemilik sawah,” ujarnya. Dia mengaku belum pernah mendapat dana PKH, padahal ada keluarga yang lebih baik darinya dapat PKH, sehingga dirinya merasa heran.

“Seharusnya, dana PKH diberikan kepada warga miskin yang berhak dan saya meminta pemerintah memperhatikan kami yang jelas-jelas warga miskin dan mengevaluasi penerima dana PKH di desanya,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Pidie, Muhammad Harris, menjelaskan yang menentukan penerima dana bantua PKH merupakan wewenang pemerintah pusat, bukan Pemkab Pidie. Dikatakan, data disimpan di dalam aplikasi siks-ng, bagitu juga, yang merubah penerima, tetap wewenang pusat data informasi (Pusdatin) Kemensos RI. Data penerima PKH diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2015.

“Pemkab Pidie tidak berwenang menambah maupun mengurangi penerima dana PKH,” ujarnya. Dia menyebutkan, petugas Kemensos telah melakukan verifikasi da validasi penerima dana PKH di Pidie pada 2018 dan kegiatan itu dilakukan petugas Kemensos di Pidie Jaya, Kota Langsa dan Lhokseumawe.

“Saat ini, kami masih menunggu hasil verifikasi dan validasi data penerima PKH Pidie yang telah dilakukan petugas Kemensos,” jelasnya. Dia menambahkan, jika ada orang kaya yang menerima PKH, maka Dinsos Pidie tidak akan mengizinkan sebagai penerima dana PKH.

“Kami hanya melaporkan ke Kemensos dan kami banyak menerima laporan dari warga hampir setiap hari. Saat ini, tercatat 1.443 warga telah dikeluarkan sebagai penerima PKH selama 2018-2019, karena double, orang kaya dan lainnya,” kata Harris.

Sementara itu, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Pidie, Nasrinah Hanim, Sabtu (6/4) menyebutkan Kemensos RI telah menyalurkan dana tahap kedua PKH sebesar Rp 30 miliar untuk 37.479 KPM.

Dikatana, untuk tahap pertama telah disalurkan sebesar Rp 50,3 miliar dan setiap KPM menerima Rp 225 ribu hingga Rp 2,4 juta dan telah dikirim melalui rekening penerima dana PKH. “Tujuh kategori penerima dana PKH, yakni ibu hamil, balita, pelajar SD, SMP, SMA, cacat berat dan lansia,” jelasnya.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved