MaTA: DPP Partai Terlibat

Koordinator Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA), Alfian, menduga ada keterlibatan dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik

MaTA: DPP Partai Terlibat
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Koordinator MaTA, Alfian. 

* Dalam Praktik Jual Beli Suara di Aceh

BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA), Alfian, menduga ada keterlibatan dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik dalam praktik jual beli suara atau money politik yang masif terjadi di Aceh saat ini.

Hal itu disampaikan Alfian menanggapi merebaknya isu politik uang di Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh salah satu partai besar nasional. Partai tersebut dilaporkan telah menyiapkan uang mulai dari Rp 300.000 sampai Rp 500.000 untuk membeli suara pemilih per paket caleg, mulai dari DPRK hingga DPR RI.

“Kita melihat, praktik politik uang per paket suara ini merupakan by desain yang bermuara dari DPP partai, dan ini menjadi kewaspadaan serius,” katanya kepada Serambi, Minggu (7/4).

Apalagi pihaknya mendengar jika praktik money politik tersebut juga dilakukan oleh caleg dari partai yang sama di kabupaten/kota lain. Salah satunya di Langsa, dimana ada caleg yang siap membayar Rp 200.000 untuk satu suara.

“Praktik haram ini seperti sengaja dibiarkan oleh partai politik. Sampai saat ini belum kita dengar ada partai yang melarang atau mengkampanyekan bahwa money politik itu menjadi musuh bersama,” tambah Koordinator MaTA ini.

Menurut Alfian, caleg yang terpilih karena melakukan money politik akan menjadi preseden buruk di dalam perlemen nanti, dan cenderung akan mengecewakan publik. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih caleg-caleg yang memberikan uang.

Money politik ucap Alfian, merupakan kejahatan yang teroganisir dalam Pemilu dan dapat merusak tatanan sosial masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi malu menanyakan imbalan yang diperoleh jika memilih caleg tersebut. “Padahal masyarakat Aceh bukan kultur yang lemah dan memiliki peradaban yang kuat,” imbuh Alfian.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Aceh untuk melawan praktik-praktik politik uang yang dilakukan para caleg. Terlebih Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa politik uang atau jual beli suara adalah haram.

“Money politik merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam, karena itu patut dilawan dan dibasmi secara tegas oleh rakyat Aceh,” tegas Alfian.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved