Breaking News:

Sofyan Djalil: Penting Sekali Memilih Pemimpin yang Tepat

Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan kini satu-satunya putra Aceh

Editor: bakri
kontan.co.id
Sofyan Djalil 

PENGANTAR: Dalam seminggu terakhir, Dr Sofyan A Djalil MA, MALD berwara-wiri di Aceh. Banyak sekali agendanya. Mulai dari kuliah umum, menyerahkan surat keputusan adendum lahan untuk pembangunan Kampus II Unsyiah, berkunjung ke sejumlah pesantren, menyerahkan sertifikat tanah kepada warga, hingga berkunjung ke Pelabuhan Langsa yang ditingkatkan statusnya sebagai pelabuhan internasional.

Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan kini satu-satunya putra Aceh yang ada di Kabinet Kerja, Jokowi. Pria kelahiran Aceh Timur, 23 September 1953 ini pun pernah diajak Presiden SBY bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu I. Mungkin Sofyan satu-satunya putra Indonesia pasca-Orde Lama yang menjabat menteri hingga lima kali. Doktor jebolan Tufts University, AS, ini punya multitalenta. Di tengah kesibukannya di Banda Aceh, Yarmen Dinamika dari Serambi Indonesia mewawancarai suami Dr Ratna Megawangi ini di kamar hotel tempatnya menginap, Minggu (7/4) pagi. Berikut petikannya.

Sepajang karier Anda sudah berapa kali menjadi menteri?
Bagi saya, ini menteri yang kelima. Dimulai dari Menteri Kominfo tahun 2004 sampai 2007. Kemudian Menteri BUMN 2007-2009. Kabinet SBY Kedua saya keluar, saya tidak diajak lagi, dan kembali ke dunia saya sebagai profesional. Background saya adalah seorang profesional. Jadi, saya kembali menjadi advisor, komisaris, dan macam-macamlah.

Kemudian, tahun 2014 saya diajak oleh Pak Jokowi. Pertama sebagai Menko Perekonomian, kemudian dipindahkan ke Bappenas, dan sejak 2017 hingga sekarang ditugaskan jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saya suka bercanda, kalau reshuffle kabinet sekali lagi mungkin saya akan menjadi Menteri Urusan Wanita Muda. Hahaha.

Mungkin Anda satu-satunya orang Indonesia yang paling sering jadi menteri?
Pada era Perdana Menteri dulu yang kabinetnya sebentar-bentar berganti mungkin ada orang yang jadi menteri hingga lima kali. Tapi setelah era itu, teman-teman sering bilang sayalah menteri yang paling banyak gonta-ganti portofolio.

Apa yang bisa Anda petik dari pengalaman semajemuk itu?
Pelajaran yang pertama, Indonesia ini sangat luar biasa. Negeri yang begini kondusif, sangat menghargai kompetensi dan profesionalisme. Tidak pernah orang didiskriminasi apa pun alasannya, baik karena suku maupun agama. Dan sampai hari ini orang tidak pernah bertanya kepada saya: Siapa kamu dan dari mana kamu. Paling-paling orang hanya bertanya apa kompetensi kamu. Itulah yang saya alami di dunia swasta maupun di sektor pemerintah. Jadi, on and off karier saya dari swasta dan pemerintah.

Anda mulai karier dari mana?
Saya mulai karier sebagai peneliti di Center for Policy and Implementation Studies (CPIS), kemudian lanjut kuliah S2 hingga S3 di Amerika, pulangnya jadi dosen di UI, di Unpad, dan di PPM (Pusat Pengembangan Manajemen -red). Pernah juga ngajar di Universitas Tanjungpura. Kalau istilahnya ya ngamen-lah, baik di negeri maupun swasta. Tapi semuanya sebagai peneliti dan saya tidak pernah menjadi dosen tetap. Hanya dosen luar biasa.

Anda pernah menjadi Vice President Bursa Efek Jakarta kan?
Ya, pernah. Itu setelah saya keluar dari CPIS tahun 1998. Saat insiden bakar-bakar Jakarta atau Krisis ’98 itu saya sedang menjabat Vice President Bursa Efek Jakarta. Pak Harto masih berkuasa saat itu. Setelah Reformasi, saya ditarik oleh Pak Menteri Tanri Abeng sebagai Asisten Menteri BUMN tahun 1998. Saya di sana hampir dua tahun. Kemudian, ganti pemerintah saya kembali ke swasta lagi.

Berarti, karier pertama Anda di pemerintahan sebagai Asmen itu kan?
Ya, sebagai Asmen Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM. Waktu itu kan baru reformasi. Demo hampir tiap hari. Pemerintah jadi sasaran kritik. Jadi,

peran komunikasi pemerintah menjadi sangat penting. Kemudian, Gus Dur jadi presiden, saya tak diajak lagi. Saya kembali ke swasta, bikin perusahaan sendiri, jasa konsultan. Tahun 2004 saya diajak lagi oleh Pak JK untuk terlibat dalam proses politik 2004, kemudian menjadi Menteri Kominfo. Itu awalnya.

Apa prinsip hidup Anda dalam memimpin setiap kementerian?
Saya punya prinsip dalam hidup ini menciptakan nilai tambah (create added value) di mana pun saya berada, dalam posisi apa pun.

Apa puncak-puncak prestasi yang Anda capai selama di kementerian?
Saat di Kominfo itu reformasi yang kami lakukan adalah tentang sistem perizinan frekuensi yang menjadi sangat transparan dan kompetitif. Sebelumnya, frekuensi itu diberikan kepada siapa saja. Siapa dekat, dia yang dapat. Saat itu, nilai frekuensi ketika alokasi pertama praktis tidak bayar uang apa pun ke negara. Baru ada income setelah saya berlakukan sistem tender frekuensi. Sistem ini kemudian menjadi model bukan saja di Indonesia, tapi juga di beberapa negara berkembang bahwa sistem tender frekuensi itu kini sudah merupakan rule.

Nah, sekarang setelah sistem tender frekuensi diberlakukan negara mendapatkan banyak sekali pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sewa frekuensi, baik untuk kepentingan komunikasi, kepentingan televisi, radio, maupun untuk private, misalnya untuk komunikasi kereta api. Alhamdulillah, saat ini semua urusan perizinan frekuensi di Kementerian Kominfo urusan perizinan frekuensi semua berbasis internet dan pelayanannya sangat cepat. Pendeknya, sudah sangat kurang pihak yang mengurus frekuensi bertemu dengan orang-orang di kementerian.

Saat jadi Menteri BUMN, apa prestasi Anda?
Saat menjadi Menteri BUMN, karena saya pernah menjadi Asisten Menteri BUMN jadi saya sudah tahu persoalan BUMN secara garis besar. Saya punya prinsip dan keyakinan bahwa BUMN bisa sebaik perusahaan baik pun asal terpenuhi dua syarat.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved