Ketua Komisi II DPRA Nurzahri: PT EMM tak Pernah Kantongi Izin dari Pemerintah Aceh

Ketua Komisi II DPR Aceh Nurzahri menegaskan yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan PT Emas Mineral Muri (EMM) dan izin pertambangan lainnya ..

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri:  PT EMM tak Pernah Kantongi Izin dari Pemerintah Aceh
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri 

Ketua Komisi II DPRA Nurzahri:  PT EMM tak Pernah Kantongi Izin dari Pemerintah Aceh

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Aceh Nurzahri menegaskan yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan PT Emas Mineral Muri (EMM) dan izin pertambangan lainnya di Aceh adalah Pemerintah Aceh. PT  EMM tak pernah kantongi izin dari Pemerintah Aceh.

"Gubernur Acehlah yang yang seharusnya menerbitkan izin PT  Emas Mineral Murni berdasarkan Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh," tukas Nurzahri menjawab Serambinews.com, Rabu (10/4/2019).

Baca: Nova: Saya Cabut pun Rekomendasi PT EEM tak akan Batalkan Izinnya

Baca: Kapolresta Banda Aceh: Demo di Kantor Gubernur tak Ada Pemberitahuan, Tapi Kita Masih Berbaik Hati

Baca: Seribuan Mahasiswa Masih Bertahan di halaman Kantor Gubernur hingga Magrib

Penegasan Nurzahri tersebut, sebelumnya telah disampaikan  di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ketika dirinya diminta sebagai saksi mewakili DPR Aceh.

Dinyatakan, bahwa kewenangan memberikan izin usaha pertambangan yang berlokasi di Aceh sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, termasuk perusahaan modal asing. Semuanya sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Didebutkan, memang pernah  PT Emas Mineral Murni mengajukan izin ekplorasi ketika perusahaan tersebut masih berstatus badan usaha nasional. 

"Tapi ketika mengajukan izin eksploitasi, tidak pernah ada izin dari Pemerintah Aceh. Statusnya pending," tukas Nurzahri.

Ketika status perusahaan menjadi perusahaan modal asing, dan izin dikeluarkan oleh BKPM, laniut Nurzahri, itupun  tanpa pernah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Aceh dengan pertimbangan dari DPR Aceh.

Menurut Nurzahri, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh bahwa yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh tentang Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-Undang dan kebijakan Administratif harus ada Konsultasi dan Pertimbangan Gubernur dan DPR Aceh.

"Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak pernah konsultasi dengan Gubernur Aceh dan DPR Aceh atas terbitnya  izin PT Emas Mineral Murni," tukas politisi Partai Aceh itu.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pernah mengeluarkan izin analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk areal 3600 hektare kepada PT Emas Mineral Murni  ketika berstatus perusahaan swasta nasional.

"Tapi dari data yang kami peroleh, areal seluruhnya mencapai 10 ribu hektar mencakupi wilayah Beutong Ateuh, Nagan Raya dan Kecamatan Pegasing serta Celala, Aceh Tengah, di mana 4.200 masuk hutan lindung, 2800 hektare lainnya masuk kawasan lain dan Kawasan Ekosistem Leuser," sebut Nurzahri.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved