Aliansi Buruh Aceh Audiensi Pembentukan Dewan Pengupahan Kota

Pengurus Trade Union Care Center (TUCC) dan Aliansi Buruh Aceh (ABA) melakukan audiensi di Pendopo Wali Kota Banda Aceh

Aliansi Buruh Aceh Audiensi Pembentukan Dewan Pengupahan Kota
HABIBI INSEUN, Direktur Eksekutif TUCC

BANDA ACEH - Pengurus Trade Union Care Center (TUCC) dan Aliansi Buruh Aceh (ABA) melakukan audiensi di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Selasa (9/4), terkait pembentukan Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Banda Aceh, yang akan merumuskan Upah Minimum Kota (UMK). Kedatangan mereka diterima langsung oleh Wali Kota Aminullah Usman.

“Dewan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan sebagai upaya perlindungan pekerja terutama untuk memastikan upah layak bagi pekerja,” ujar Direktur Eksekutif TUCC, Habibi Inseun dalam siaran pers yang diterima Serambi, Rabu (10/4).

Menurutnya, Banda Aceh sebagai barometer Aceh, pusat perdagangan, dan jasa, serta pusat pemerintahan provinsi, sangat membutuhkan hadirnya suatu dewan pengupahan. Lembaga ini terdiri atas pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan pakar. Mereka berperan dalam memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan di daerah.

Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Buruh Aceh Syaifulmar mengatakan, dewan pengupahan menjadi wadah bagi pengusaha, pemerintah, dan pekerja untuk bersinergi memutuskan UMK. Ia menambahkan, tolok ukur penetapan UMP atau UMK itu ada dua, yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pihaknya berharap, Dewan Pengupahan Banda Aceh ini nantinya dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Syaifulmar menambahkan, Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, tentu sudah seharusnya memiliki lembaga yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja. Saat ini, kata dia, Dewan Pengupahan ada di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa, menyusul Banda Aceh dan Aceh Besar. Sedangkan LKS Tripartit, sudah ada di 12 kabupaten/kota.

“Siapkan segera format berikut drafnya, ajukan permohonan kepada wali kota. Nanti akan kita kaji dari sisi hukum, apakah cukup Perwal atau harus qanun,” imbuh Wali Kota Aminullah.

Ia menambahkan, kalau qanun tentu harus dengan persetujuan DPRK. Dia berharap prosesnya tidak akan terlalu lama. Aminullah juga meminta dilampirkan rekomendasi dari serikat pekerja yang ada di Banda Aceh.

Menurutnya, keberadaan dewan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sejalan dengan program Pemko Banda Aceh untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Dengan upah yang layak, maka pekerja bisa memperbaiki taraf hidupnya sehingga akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi. Tetapkan upah yang adil karena keseimbangan itu perlu, agar pekerja dapat sejahtera dan perusahaan juga bisa maju,” harap Aminullah.(rul)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved