Haji Uma Tanggapi Putusan PTUN Tolak Cabut Izin PT EMM, 'Negara belum Berpihak Kepada Rakyat Aceh'

dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite II DPD RI, Haji Uma segera akan menyurati Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Haji Uma Tanggapi Putusan PTUN Tolak Cabut Izin PT EMM, 'Negara belum Berpihak Kepada Rakyat Aceh'
IST
Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau Haji Uma saat mendengar penjelasan warga soal pertambangan komoditas emas PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Dayah Tgk Bantaqiah, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu (27/10/2018). 

Haji Uma Tanggapi Putusan PTUN Tolak Cabut Izin PT EMM, Negara belum Berpihak Kepada Rakyat Aceh 

Laporan Sa’dul Bahri | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh, Sudirman terlihat menjumpai mahasiswa yang melakukan aksi protes izin tambang PT EMM, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Ia mengatakan kehadirannya ini sebagai bentuk dukungan kepada Walhi dan mahasiswa Aceh yang melakukan aksi penolakan PT EMM.

Baca: PTUN Jakarta Tolak Gugatan Walhi yang Meminta Izin PT EMM di Aceh Dibatalkan

Baca: Haji Uma Temui Kadis ESDM Aceh, Bahas Polemik Tambang Emas di Beutong Ateuh

Baca: Panwaslu Kuala Lumpur Ungkap Kronologi Lengkap Penemuan Surat Suara Tercoblos di Malaysia

"Walhi bersama mahasiswa Aceh melakukan aksi dukungan terhadap proses pembacaan putusan terkait tuntutan pencabutan izin PT  EMM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur," ujarnya.

Namun dia menyayangkan, sebab tuntutan Walhi tersebut ditolak PTUN.

"Sayangnya, negara belum berpihak terhadap rakyat Aceh dengan menolak tuntutan yang diajukan Walhi," sesalnya.

Namun tambahnya, hal ini tidak akan meruntuhkan semangat untuk terus bergerak bersama berjuang untuk mendorong pencabutan izin PT EMM di Nagan Raya dan Aceh Tengah.

Baca: Sempat Bentrok Saat Tolak Izin PT EMM, Mahasiswa dan Polisi Bersalaman & Berswafoto di Hari Terakhir

Baca: Haji Uma Minta Pemprov Aceh Serius Sikapi Aspirasi Mahasiswa dan Rakyat Terkait Penolakan PT EMM

Baca: Irwandi: Tidak Fair Nova Iriansyah Disalahkan karena tak Teken Satu Suratpun Terkait Izin PT EMM

"Hal ini tidak sedikitpun menyurutkan semangat kita untuk terus memperjuang dan mendorong pencabutan izin PT EMM," tutupnya.

Selanjutnya dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite II DPD RI, Haji Uma segera akan menyurati Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sebelumnya, setelah kunjungan langsung ke Beutong Ateuh, Haji Uma juga ikut menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang balasannya menjadi bahan pelengkap bukti tuntutan Walhi dalam gugatan di PTUN Jakarta Timur.(*)

Penulis: Sa'dul Bahri
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved