Irwandi: Tidak Fair Nova Iriansyah Disalahkan karena tak Teken Satu Suratpun Terkait Izin PT EMM

Pada tahun itu yang menjadi Gubernur Aceh adalah Irwandi Yusuf berpasangan dengan Muhammad Nazar.

Irwandi: Tidak Fair Nova Iriansyah Disalahkan karena tak Teken Satu Suratpun Terkait Izin PT EMM
SERAMBINEWS.COM/IST
Kolase Serambinews.com, Aktivis GeRAK Aceh Askhalani dan Irwandi Yusuf 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf, menyatakan tidak fair Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah disalahkan terkait pemberian izin kepada PT Emas Mineral Murni (PT EMM).

Tidak, fair, karena Plt Gubernur Nova Iriansyah tak pernah menandatangani satu suratpun terkait PT EMM.

Baca: Nova Iriansyah Teken Surat Tolak Izin PT EMM, Siap Turun dari Jabatan Jika Khianati Pernyataan

Irwandi Yusuf menyampaikan keprihatinan itu dalam pernyataan yang disampaikan melalui tulisan yang dititipkan kepada kerabat yang menjenguknya.

Ia minta membaca point 3 data GeRAK, bahwa pada 2008, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pernah mengeluarkan Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Emas Mineral Murni.

Baca: PTUN Jakarta Tolak Gugatan Walhi yang Meminta Izin PT EMM di Aceh Dibatalkan

"Data GeRAK, coba baca point 3, gak fair juga disalahkan Pak Nova, padahal tidak pernah menandatangani satu suratpun terkait EMM," tulis Irwandi Yusuf.

Hasil analisa dan telaah dokumen dan data yang dilakukan oleh LSM Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, menyatakan ada 14 poin kronologi berisi proses terbitnya izin PT EMM. Poin Nomor 3 dari kronologi itu menyatakan, pada tanggal 8 Juni 2009, adanya Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.545/12161 tentang perihal surat Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Emas Mineral Murni.

Pada tahun itu yang menjadi Gubernur Aceh adalah Irwandi Yusuf berpasangan dengan Muhammad Nazar.

Baca: DPRA Kecam Tindakan Polisi Saat Amankan Demo

Irwandi mengatakan, izin eksplorasi harus ada rekom antara lain dari gubernur. "Eksplorasi memang diperlukan untuk mengetahui kekayaan alamnya. Pemerintah Aceh tidak akan pernah tahu ada kekayaan apa di bawah bumi kita. Perusahaan daerah pun tidak mampu melakukan eksplorasi," ujar Irwandi mengenai rekom tersebut.

Hanya saja yang menjadi masalah saat ini, lanjut Irwandi Yusuf, siapa yang mengeluarkan rekom untuk mendapatkan izin eksploitasi, seperti tertera dalan poin 13 hasil telaahan GeRAK, yaitu pada 19 Desember 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perusahaan Modal Asing melalui Surat Keputusan Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 kepada PT Emas Mineral Murni (PT EMM).

Baca: Aksi Demonstrasi Mahasiswa Aceh di Jakarta Iringi Pembacaan Putusan Izin PT EMM

Izin Operasi Produksi komoditas emas DMP dengan luas wilayah 10. 000 Ha yang terletak di lokasi Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah Provinsi Aceh. Irwandi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan rekom untuk mendapatkan izin eksploitasi PT EMM.

"Seingat saya, saya pernah menolak meneken Kontrak Karya dengan PT. East Asia Minings Ltd, perusahaan asal Canada. PT EMM seingat saya belum mengajukan Izin Produksi/Eksploitasi waktu itu," demikian Irwandi Yusuf yang kini mendekam di rumah tahanan KPK. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved