Opini

Transaksi Jabatan di Negara Demokrasi

MAKNA subtansial hadis di atas dapat ditelusuri bahwa dengan cara apa pun meminta jabatan itu sesuatu

Transaksi Jabatan di Negara Demokrasi
IST
Dr. Sri Rahmi, M.A., Dosen UIN Ar-Raniry, penulis buku “Kepemimpinan Transformasional”, buku “Kepemimpinan Humanis Religius”, dan anggota Forum Aceh Menulis (FAMe) Banda Aceh.

Menuju cita kepemimpinan dengan bentuk transaksi untuk memperebutkan kepemimpinan sangat berbahaya dari spirit kepemimpinan itu sendiri. Transaksi itu tidak hanya identik dengan uang, tapi juga bisa berupa deal-deal proyek, barter barang dengan suara juga saat ini menjadi sesuatu yang sangat ngetren. Sembako, jilbab, perlengkapan sholat, pakaian adalah beberapa jenis barang yang sering dijadikan alat untuk ditukar dengan suara pada musim pemilu seperti yang sedang berlangsung ini. Untuk level yang lebih tinggi adalah bertukar jabatan dengan proyek saat telah terpilih menjadi pemimpin.

Transaksi jabatan (kepemimpinan) yang terjadi disebabkan karena menurunnya rasa percaya diri dari seseorang yang berniat menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan karena merasa bahwa kompetensi yang dimiliki belum mampu bersaing secara alami dengan para pesaing lainnya sehingga menggunakan alternatif lain yaitu transaksi jabatan. Atau regulasi yang memang memberi peluang untuk melakukan transaksi jabatan, sehingga orang yang memiliki kompetensi menjadi pesimis memperoleh jabatan jika tidak melakukan transaksi.

Jika transaksi jabatan itu non politik, maka pada saat jabatan itu diperoleh, pemimpin disibukkan dengan berfikir bagaimana cara menggembalikan transaksi yang sudah didapat. Untuk politik, transaksi yang terjadi membuat rakyat tidak lagi memilih dengan hati nurani, namun karena telah diberikan sesuatu. Lambat laut, demokrasi di Indonesia menjadi tergadaikan.

Solusi ampuh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak cukup menjadi “dokter” untuk “penyakit” yang berkatagori KLB ini. Jika ingin negara selamat, maka solusi yang paling ampuh adalah regulasi terkait pengisian jabatan (kepemimpinan) direvisi serta diperketat dengan melibatkan rakyat menjadi supervisor.

Membangun partisipasi rakyat dalam melakukan supervisi juga harus ditingkatkan di setiap lini. Apresiasi harus diberikan kepada rakyat yang menemukan dan berani melaporkan terjadinya indikasi praktek transaksi dalam memperoleh jabatan. Persempit ruang gerak para oknum pemimpin yang “suka” dengan cara instant mendapatkan posisi tertentu.

Negara Indonesia harus diselamatkan dari transaksi-transaksi ilegal untuk kepentingan individu atau sekelompok orang demi memenuhi nafsunya menjadi pemimpin. Ini pekerjaan berat, karena saat ini sebahagian rakyat sudah terlanjur menikmatitransaksi jabatan (kepemimpinan) itu. Bahkan ada rakyat yang mau menghadiri kampanye atau memilih sang caleg jika jelas transaksi yang diberikan, baik berupa uang ataupun barang. Memang, setiap orang ingin menjadi pemimpin, tapi tidak semua orang mampu menjadi pemimpin.

Selamat sersaing secara sportif bagi para calon legislatif (caleg) dan calon presiden (capres). Menang-kalah sudah ditetapkan oleh Allah Swt dalam kadar-Nya. Manusia hanya berikhtiar dengan cara-cara yang diridhai-Nya. Hindari transaksi jabatan agar saat terpilih nanti tidak ada tekanan dalam mengemban amanah yang nanti di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.

Usaha ikhtiari dibarengi dengan berserah diri kepada-Nya merupakan filter, sehingga saat terpilih dan sukses akan bersyukur dan tidak sombong dan di saat kalah akan instropeksi diri untuk menuju kemenangan yang akan datang. Itulah sikap kesatria dan elegan dalam meraih kepemimpinan. Wallahu a’lam bish-shawab. (srirahmi77@gmail.com)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved