Gubernur Tegur PKS

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah memberikan teguran kepada puluhan perusahaan kelapa sawit

Gubernur Tegur PKS
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, A Hanan SP MM 

* Karena belum Realisasikan Kebun Sesuai HGU

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah memberikan teguran kepada puluhan perusahaan kelapa sawit (PKS) dan perusahaan perkebunan lainnya yang belum menepati janji mereka, antara lain menanami lahan sesuai dengan luas hak guna usaha (HGU) yang diberikan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, Ir A Hanan yang dikonfirmasi Serambi, Kamis (11/4), terkait adanya surat teguran dan perintah yang disampaikan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada puluhan perusahaan kelapa sawit dan perkebunan yang belum penuhi janjinya, membenarkan informasi tersebut. Hanan menjelaskan, surat teguran dan perintah itu langsung ditandatangani sendiri oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Ia mencontohkan, surat teguran yang dikirimkan kepada direktur sebuah perusahaan perkebunan di Aceh Besar tertanggal 29 Maret 2019. Isi surat teguran tersebut, bebernya, perusahaan itu diminta untuk segera mengusahakan lahan atau menanami lahannya sesuai luas HGU yang diminta.

“Pemerintah memberikan izin menggarap lahan kelapa sawit kepada perusahaan tersebut seluas 113,20 hektare. Tapi, berdasarkan hasil penilaian usaha perkebunan pada tahun 2018, perusahaan itu baru menanam kelapa sawit seluas 59,07 hektare, digunakan untuk lahan bangunan 0,50 hektare, dan yang belum ditanami masih sangat luas mencapai 53,63 hektare,” jelas Hanan.

Oleh sebab itu, dalam surat teguran tersebut, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah memerintahkan perusahaan itu menyampaikan rencana pemanfaatan tanah yang belum diusahakan kepada Pemerintah Aceh via Dinas Pertanian dan Perkebunan. “Perusahaan itu juga diminta segera menggarap lahan yang belum diusahakan agar tidak diusulkan sebagai lahan telantar,” paparnya. Selain itu, ulas Hanan, pihak perusahaan juga diminta memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi Pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan serta Pasal 16 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunannya minimal seluas 30 persen paling lambat 3 tahun setelah pemberian status hak atas tanah dan wajib mengusahakan seluruhnya hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan paling lambat 6 tahun setelah pemberian status hak atas tanah.

“Apabila perusahaan itu sudah tiga kali diberikan peringatan namun belum jugas merespons teguran tersebut, maka Izin Usaha Perkebunannya (IUP) bisa dicabut dan hak atas tanah yang diusulkan kepada instansi berwenang atau pemilik untuk dibatalkan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Aceh, Ir A Hanan menyebutkan, jumlah surat teguran dan peringatan yang dikirim Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT kepada pihak perusahaan perkebunan yang belum memenuhi janjinya cukup banyak atau lebih dari 65 perusahaan.

Ia mengungkapkan, kebijakan Plt Gubernur Aceh itu di samping sebagai pembinaan dan untuk pengawasan, juga agar tanah HGU yang telah diberikan bisa dioptimalkan oleh perusahaan perkebunan untuk program penanaman komoditi perkebunan yang baru.

“Kalau itu dilakukan tentu akan menyerap tenaga kerja yang banyak, pertumbuhan ekonomi daerah juga akan naik, dan pengangguran, serta kemiskinan bisa menurun sekitar 2-3 persen,” ucapnya. “Makanya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sangat tidak suka perusahaan yang sudah diberi izin pemanfatan lahan yang luas, tapi tidak mengusahakan dan menanaminya secara optimal untuk komoditi perkebunan yang akan dikembangkannya,” pungkas A Hanan.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved