Irwandi: Tak Fair Menyalahkan Nova

Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan tidak fair jika Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT

Irwandi: Tak Fair Menyalahkan Nova
Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Irwandi Yusuf 

JAKARTA - Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan tidak fair jika Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT disalahkan terkait pemberian izin kepada PT Emas Mineral Murni (PT EMM) yang belakangan mendapat penolakan massif di Aceh.

Tidak fair, karena Plt Gubernur Nova Iriansyah tak pernah menandatangani satu surat pun terkait PT EMM. Irwandi Yusuf menyampaikan keprihatinan itu dalam pernyataan yang disampaikan melalui tulisan yang dititipkan kepada kerabat yang menjenguknya.

Ia minta membaca poin 3 data Gerakan Rakyat Antikorupsi (GeRAK) bahwa pada 2008, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pernah mengeluarkan Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT EMM.

“Data GeRAK, coba baca poin 3, gak fair juga disalahkan Pak Nova, padahal ia tidak pernah menandatangani satu surat pun terkait EMM,” tulis Irwandi Yusuf.

Hasil analisis dan telaah dokumen/data yang dilakukan LSM antirasuah itu menyatakan ada 14 poin kronologi berisi proses terbitnya izin PT EMM. Pada poin nomor 3 dari kronologi itu berbunyi: pada 8 Juni 2009, adanya Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.545/12161 tentang perihal surat Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT EMM.

Pada tahun itu yang menjadi Gubernur Aceh adalah Irwandi Yusuf berpasangan dengan Muhammad Nazar Sag, tokoh referendum Aceh.

Irwandi mengatakan, izin eksplorasi harus ada rekom, antara lain, dari gubernur. “Eksplorasi memang diperlukan untuk mengetahui kekayaan alamnya. Pemerintah Aceh tidak akan pernah tahu ada kekayaan apa di bawah bumi kita. Perusahaan daerah pun tidak mampu melakukan eksplorasi,” ujar Irwandi mengenai rekom tersebut.

Hanya saja yang menjadi masalah saat ini, lanjut Irwandi, siapa yang mengeluarkan rekom untuk mendapatkan izin eksploitasi, seperti tertera dalan poin 13 hasil telaahan GeRAK, yaitu pada 19 Desember 2017 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perusahaan Modal Asing melalui Surat Keputusan Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 kepada PT EMM. Izin operasi produksi komoditas emas DMP itu luas wilayahnya 10. 000 ha yang terletak di lokasi Nagan Raya dan Aceh Tengah.

Irwandi menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengeluarkan rekom untuk mendapatkan izin eksploitasi PT EMM. “Seingat saya, saya pernah menolak meneken Kontrak Karya dengan PT East Asia Minings Ltd, perusahaan asal Kanada. PT EMM seingat saya belum mengajukan Izin produksi/eksploitasi waktu itu,” demikian Irwandi Yusuf yang kini mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. (fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved