Keruk Kekayaan Alam Aceh, Jangan Ciptakan Konflik Baru, Mantan Wagub Tanggapi Aksi Penolakan PT EMM

Mantan Wakil Gubernur Aceh, Muhammaad Nazar menanggapi aksi penolakan Perusahaan PT Emas Energi Mineral Murni (PT EMM) yang saat ini kian memanas..

Keruk Kekayaan Alam Aceh, Jangan Ciptakan Konflik Baru, Mantan Wagub Tanggapi Aksi Penolakan PT EMM
SERAMBINEWS.COM/SA'DUL BAHRI
Massa mengawal proses pembongkaran barak PT EMM di Beutong Ateuh Benggalang, Kabupaten Nagan Raya, Jumat (12/4/2019) 

Keruk Kekayaan Alam di Aceh Jangan Ciptakan Konflik Baru, Mantan Wagub Aceh Tanggapi Aksi Penolakan PT EMM

Laporan Sa’dul Bahri | Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE – Mantan Wakil Gubernur Aceh, Muhammaad Nazar menanggapi aksi penolakan Perusahaan PT Emas Energi Mineral Murni (PT EMM) yang saat ini kian memanas terutama di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya.

Baca: Pembongkaran Barak Milik PT EMM di Beutong Ateuh Berlangsung Dramatis

Baca: Panwaslih Aceh Konvoi ‘Patroli Politik Uang’ Kelilingi Kota Banda Aceh

Baca: Pose Jari, Tujuh Anggota Panwas di Tamiang Dimintai Klarifikasi

Menurutnya, keberadaan pihak perusahaan tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia, sehingga tidak menimbulkan konflik baru di Aceh. Pasalnya, pengalaman yang sudah dirasakan atas keberadaan PT Arun dan ExxonMobil di Aceh telah menyisakan kesedihan mendalam untuk masyarakat Aceh yang tertindas dan miskin yang ada dilingkungan perusahaan tersebut.

“Kini hal itu tidak boleh terulang kembali di Aceh, sehingga Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan persoalan yang sudah begejolak saat ini. Kita buka anti terhadap investasi bahkan mendukungnya, tetapi kalau hal itu menyisakan bencana dan konflik tentu lebih baik dihentikan saja dulu,” ungkap Muhammad Nazar kepada Serambinews.com, Jumat (12/4/2019) tadi malam menangapi gejolak rakyat Aceh terkait penolakan PT EMM.

Ia mencontohkan, kasus PT Arun dan ExxonMobil telah menyebabkan pemberontakan hingga menimbulkan korban yang cukup banyak, akibat tak adanya keadilan dan merugikan Aceh, sebab penghasilan lebih banyak kepada orang lain, sedangkan masyarakat Aceh kian menderita. Seharusnya, kata Muhammad Nazar, keberadaan pihak perusahaan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Aceh, namun yang kita sayangkan malah masyarakat yang berada disekitar perusahaan justru tertindas dan menderita serta miskin.

“Hal yang kita takutkan bila kembali terjadi pelanggaran HAM di Aceh, kita yakin pihak perusahaan tentu akan menggunakan alat negara baik TNI atau Polri dengan alasan keamanan lingkup perusahaannya, dan hal itu sangat membahayakan natinya,” ujar Muhammaad Nazar yang juga mantan aktivis dan salah satu tokoh Aceh saat ini.(*)


Penulis: Sa'dul Bahri
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved