Irwandi Banding

Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Irwandi Banding
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Kuasa Hukum Sayuti, SH, MH dan Irwandi Yusuf 

JAKARTA - Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf mengajukan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menghukumnya tujuh tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan dan dicabut hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak menyelesaikan hukuman kurungan.

Kuasa Hukum Irwandi Yusuf, Sayuti SH MH di Jakarta, Sabtu (13/4) menyatakan pihaknya sudah mendaftarkan akta pernyataan banding ke Pangadilan Tinggi Jakarta melalui pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis, 11 April 2019.

“Kami mengajukan banding, karena kami menilai majelis hakim Pengadilan Tipikor telah salah dalam memutuskan perkara Irwandi Yusuf dan mengabaikan seluruh fakta persidangan baik dari keterangan para saksi di persidangan maupun bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan,” ujar Sayuti.

Menurut Sayuti, berdasarkan fakta-fakta persidangan, seluruh dakwaan terhadap Irwandi Yusuf tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan tidak terbukti adanya kesalahan yang dilakukan oleh Irwandi Yusuf.

“Kita mengharapkan Pengadilan Tinggi Jakarta bisa memutus perkara itu secara lebih adil,” tukas Sayuti.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Irwandi Yusuf. Irwandi dinyatakan bersalah menerima suap bersama Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri serta menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha.

Irwandi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Jaksa KPK juga mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf. “Kami memutuskan mengajukan banding terhadap vonis Irwandi,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ali Fikri di Jakarta, Jumat (12/4).

Menurut Ali Fikri, alasan mengajukan banding karena ada pertimbangan hakim yang tidak sependapat dengan analisa yuridis JPU, khususnya dakwaan ketiga. “Kalau dakwaan kesatu dan kedua memang analisa yuridis JPU sudah diakomodasi hakim,” katanya.

Alasan majelis hakim menolak dakwaan ketiga terhadap Irwandi Yusuf karena JPU tidak menghadirkan Izil Azhar alias Ayah Merin sebagai saksi.

Izil Azhar statusnya masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Menurut Irwandi, Izil Azhar baru akan menyerahkan diri ke KPK bila mendapat izin dari panglima GAM. “Pencarian Izil Azhar sedang diupayakan oleh penyidik KPK,” ungkap Ali Fikri.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved