Kasatpol PP Banda Aceh: Seharusnya Parpol dan Caleg Bersihkan Sendiri APK

Pembersihan APK dimulai pada Minggu (14/4/2019) di tiga kecamatan, yakni Meuraxa, Jaya Baru, dan Banda Raya.

Kasatpol PP Banda Aceh: Seharusnya Parpol dan Caleg Bersihkan Sendiri APK
For serambinews.com
Warga ikut membersihkan APK di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (14/4/2019). Foto Satpol PP Banda Aceh 

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Petugas gabungan yang terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banda Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh, Polri, serta Satlinmas gampong membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) di Banda Aceh.

Baca: Warga Aceh di Malaysia Kecewa tak Bisa Memilih Capres Jagoannya, Imbas Penciutan TPS Luar Negeri

Pembersihan APK dimulai pada Minggu (14/4/2019) di tiga kecamatan, yakni Meuraxa, Jaya Baru, dan Banda Raya. Penertiban itu dilakukan dalam rangka membersihkan ruang publik dari APK di masa minggu tenang.

Penertiban APK akan dilanjutkan pada Senin, 15 April 2019, di tiga kecamatan lainnya yaitu Kuta Alam, Kuta Raja, dan Baiturrahman. Pada hari terakhir, Selasa, 16 April 2019, petugas gabungan akan menyisir tiga kecamatan terakhir, yaitu Lueng Bata, Ulee Kareng, dan Syiah Kuala.

Baca: Mulai Besok, Logistik Pemilu di Simeulue Didistribusikan

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Banda Aceh, M Hidayat kepada Serambinews.com, Minggu (14/4/2019). Dikatakan, APK yang dibersihkan itu bermacam model mulai dari poster, banner, spanduk, hingga baliho.

Bahan kampanye itu termasuk bendera partai dan umbul-umbul parpol, kecuali yang diletakkan pada Kantor DPP/DPW/DPC parpol tersebut.

”Menurut peraturan, partai atau caleg (calon legislatif) yang bersangkutan lah yang seharusnya membersihkan APK tersebut. Tapi karena sedikit sekali yang melakukannya, maka menjadi kewajiban kami untuk membersihkan APK tersebut,” ujar Hidayat.

Baca: Patroli di Minggu Tenang, Panwaslih Aceh Besar Bongkar Sejumlah APK

Disebutkan, jumlah APK yang ditertibkan hingga bertruk-truk, namun pihaknya tidak menimbang berat pasti alat peraga tersebut.

Dia mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada Panwaslih Aceh untuk meneruskan ke pusat terkait sanksi tegas atas pelanggaran itu. Pasalnya selama ini, kata Hidayat, karena belum ada tindakan tegas, APK masih terus menjamur di masa tenang. 

“Sanksi ini perlu untuk mendidik parpol dan calegnya. Karena kalau begini terus, yang terjadi adalah pemborosan dan menjadi beban bagi kami,” kata Hidayat. 

Dicontohkan, untuk baliho saja, petugas harus menggunakan crane bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. (*)

 

 
 

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved