Upah Jerih Keuchik di Pidie Masih Rp 1 Juta Per Bulan, Rentan Terjadi Kebocoran Dana Gampong

Honorarium tersebut keuchik di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Gubernur Aceh 2019 Rp 2,9 juta.

Upah Jerih Keuchik di Pidie Masih Rp 1 Juta Per Bulan, Rentan Terjadi Kebocoran Dana Gampong
SERAMBINEWS.COM/ MUHAMMAD NAZAR
Ketua Majelis Mukim Pidie, Zamah Sari. 

Laporan Muhammad Nazar | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Upah jerih 730 keuchik di Pidie masih dibayar Rp 1 juta per bulan.

Honorarium keuchik itu masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Gubernur Aceh 2019 Rp 2,9 juta.

"Dana untuk upah jerih keuchik dalam APBK melalui APBG Rp 1 juta per bulan. Sementara Sekdes Rp 500 ribu dan kepala kaur gampong Rp 200 ribu per bulan," kata Ketua Majelis Imum Mukim Pidie, Zamah Sari, kepada Serambinews.com, Senin (15/4/2019).

Ia menjelaskan, Pemkab belum menaikkan honorarium keuchik yang diplot sangat kecil.

Padahal, keuchik sebagai tonggak pemerintah di gampong yang menggantikan bupati dalam menghadapi masyarakat setiap adanya persoalan di gampong.

Dikatakan, Pemkab harus menaikkan honor keuchik. Hal itu sesuai amanah PP Nomor 11 tahun 2019, tentang tunjangan aparatur gampong harus disesuaikan dengan ASN golongan II A.

Baca: Camat Minta Keuchik Buket Langa Plot ADG Bangun Balai Pengajian

Baca: Gaji Keuchik Tertahan Lagi

Baca: DPRK Banda Aceh: Keterlambatan Pencairan APBG Berimbas Pada Gaji Keuchik Seperti ‘Penyakit’ Tahunan

"Akibat upah jerih keuchik rendah menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran dana desa, yang tanpa sengaja terambil untuk pengeluaran yang tidak terduga. Kejadian itu tentunya akan menyeret keuchik bersama perangkatnya ke ranah hukum," kata Zamah sebagai mantan Keuchik Labui.

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST, kepada Serambinews.com, Senin (15/4/2019) mengatakan, Pemkab akan menindaklanjuti perintah PP Nomor 11tahun 2019 tentang tunjangan aparatur gampong disesuaikan dengan ASN golongan II A.

"PP itu keluar setelah pembahasan APBK 2019 sehingga kita tidak bisa menindaklanjuti PP tersebut. Insyaallah kita akan usulkan pada tahun 2020," pungkasnya. (*)

Penulis: Muhammad Nazar
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved