Warga Miskin Bisa Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis, Ini Kategorinya

Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, bekerjasama dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menggelar sosialisasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 ...

Warga Miskin Bisa Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis, Ini Kategorinya
For Serambinews.com
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan Ketua YARA, Safaruddin usai penandatanganan MoU dalam pelayanan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, Senin (15/4/2019) di Balai Kota, Banda Aceh. 

Warga Miskin Bisa Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis, Ini Kategorinya

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, bekerjasama dengan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menggelar sosialisasi  Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017, di aula Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh, Senin (15/4/2019).

Dengan lahirnya qanun tersebut juga menjadi kabar gembira bagi masyarakat miskin di Aceh, karena sudah bisa mendapatkan akses layanan hukum secara gratis, tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun saat membutuhkan bantuan hukum.

Baca: Puluhan Warga Binaan Lapas Blangpidie Terancam Golput, Ini Penyebabnya

Baca: TNI dan Bulog Sergab 3,7 Ton Gabah dari Petani Aceh Utara

Baca: Polres Lhokseumawe Tetapkan 29 TPS Katagori Sangat Rawan, Ini Lokasinya

Pada kegiatan itu juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemko Banda Aceh dan YARA dalam pelayanan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat. Sosialisasi itu sendiri dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman dan turut hadir para camat, keuchik, imum mukim, serta praktisi hukum itu.

Wali Kota Aminullah sendiri menyambut baik dengan lahirnya produk hukum dari Pemerintah Aceh ini. ”Masyarakat miskin akan sangat terbantu dari lahirnya produk hukum ini. Kalau ada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, silahkan datang ke YARA. Mereka akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum,” ujar Aminullah.

Lebih lanjut kata Aminullah dengan adanya qanun itu, bantuan hukum yang diberikan bersifat gratis. Menurutnya, selama ini masyarakat malas berurusan dengan pengacara, karena tidak memiliki uang. “Nah, sekarang sudah gratis karena dibayar sama pemerintah,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Aminullah mengatakan Pemko Banda Aceh juga akan menggodok lahirnya qanun serupa. Katanya, dengan adanya MoU dengan YARA, Pemko akan terus melakukan berkonsultasi untuk kemudian melahirkan produk hukum dan membantu masyarakat miskin.

“Apa saja yang bermanfaat bagi warga kota akan kita lakukan. Apalagi sekarang kita sudah kerjasama dengan YARA,” ujarnya.

Ketua YARA, Safaruddin mengatakan bantuan hukum ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat mellaui Kementerian Hukum dan HAM. YARA sebagai salah satu mitra melihat anggaran untuk bantuan hukum ini tidak mencukupi untuk seluruh Indonesia.

“Karena itu kita dorong Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dana untuk memberikan bantuan hukum bagi warga miskin. Harus ada payung hukum, maka lahirlah Qanun Nomor 8 Tahun 2017 ini,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kenapa pemerintah daerah, (provinsi dan kabupaten/kota) didorong untuk melahirkan qanun dan menganggarkan dana, menurutnya, saat ini kebutuhan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses bantuan hukum sangat besar, sementara kuota terbatas. “Misalnya kuota dari pemerintah pusat hanya 100, kemudian yang butuh bantuan bisa sampai 300. Inilah kemudian perlu kita siasati agar ada kerja sama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tambah Safaruddin.

Terkait dengan ketentuan katagori masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum gratis ini, Ketua YARA mengatakan katagorinya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 

“Katagorinya sesuai aturan pemerintah, misalnya pemegang kartu jamkesmas dan penerima raskin. Kemudian harus dibuktikan dengan surat keterangan dari keuchik(kepala desa). Seperti PNS tidak berhak mendapatkan bantuan hukum gratis,” ungkap Safaruddin.

Pada sosialisasi itu juga ikut dihadirkan tiga pemateri ini, yakni Anggota Komisi III DPR-RI, Nasir Djamil yang mengupas materi ‘Mencari Equilibrium Antara Kebutuhan Hukum dan Kapasitas Bantuan Hukum di Aceh’. Dua pamateri lainnya, Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Amrijal J Prang.(*)

Penulis: Misran Asri
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved