Panwaslih Bireuen Minta Masyarakat tidak Takut Jadi Saksi Kasus Money Politic

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bireuen, mengajak masyarakat agar jangan takut menjadi saksi jika menemukan praktek money politic.

Panwaslih Bireuen Minta Masyarakat tidak Takut Jadi Saksi Kasus Money Politic
SERAMBINEWS.COM/FERIZAL HASAN
Panwaslih Bireuen menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu, di Aula Hotel Djarwal, Bireuen, Selasa (16/4/2019). 

Laporan Ferizal Hasan | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bireuen, mengajak masyarakat agar jangan takut menjadi saksi jika menemukan praktek money politik (politik uang) pada Pileg dan Pilpres 17 April ini.

Hal itu ditegaskan Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Bireuen, Desi Safnita, dalam Sosialiasi Pengawasan Pemilu, di Aula Hotel Djarwal, Bireuen, Selasa (16/4/2019).

Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu sinergisitas insan pers dan Panwaslih dalam rangka mewujudkan pemilu yang bermartabat di Kabupaten Bireuen, dibuka Ketua Bawaslu Bireuen Abdul Majid.

Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran, Desi Safnita menyebutkan, tanpa dukungan dari masyarakat semua mustahil kesuksesan pemilu bisa diraih. 

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melaporkan kepada Panwaslih, polisi, TNI, jaksa atau aparat penegak hukum dan jangan takut menjadi saksi jika menemukan praktek money politik atau orang-orang yang membagi-bagikan uang," pinta Desi.

Jelasnya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 hanya pemberi yang kena pidana, sedangkan penerima tidak.

Baca: Cegah Politik Uang, Seluruh Panwascam di Bireuen Patroli ke Rumah Warga Sekaligus Bongkar APK

Baca: Masyarakat Diminta Awasi Politik Uang

Baca: Politik Uang Marak, Ini Penjelasan MPU Aceh

Baca: Thaliban Aceh Pimpin Santri Deklarasi Lawan Hoaks dan Politik Uang

"Jangan khawatir dan tertekan, laporkan kepada kami jika ada yang membagi-bagikan uang,” tegas Desi Safnita.

Pihaknya berjanji akan menindak lanjuti informasi praktek money politik dari masyarakat diregistrasi Senin sore kemarin, baru akan dibahas tahap pertama Selasa nanti dan baru satu yang dilaporkan oleh masyarakat.

Sejauh ini, sebut Desi, data pelanggaran pemilu ada 10 data, tiga pidana, selebihnya kode etik, ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pelanggaran lainnya. Tiga laporan masyarakat, selebihnya temuan pengawas desa dan kabupaten.

Dikatakannya, ada 2005 pengawas, terdiri dari 3 komisioner di kabupaten, 51 di kecamatan, 609 pengawas desa dan 1.342 pengawas TPS (Tempat Pemungutan Suara). 

"Itu bukan angka yang besar untuk mengawasan proses pemungutan suara. Kami tidak menunggu laporan di kantor, tapi kami turun ke lapangan, melakukan pengawasan serta patroli ke desa-desa. Pengawas desa dan TPS ikut melakukan patroli,” pungkas Desi Safnita. (*)

Penulis: Ferizal Hasan
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved