Pemkab Abdya Himbau Agar Tempat Ibadah Tidak Dijadikan Sarana Politik Praktis

Memasuki masa tenang dan hari pencoblosan, Pemkab Abdya menghimbau kepada peserta pemilu agar tidak menjadikan tempat ibadah sebagai sarana kampanye

Pemkab Abdya Himbau Agar Tempat Ibadah Tidak Dijadikan Sarana Politik Praktis
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Seorang petugas Kesbangpol Abdya memasang spanduk di salah satu masjid di Blangpidie, Abdya. 

Pemkab Abdya Himbau Agar Tempat Ibadah Tidak Dijadikan Sarana Politik Praktis

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Memasuki masa tenang, jelang hari pencoblosan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengimbau kepada peserta pemilu agar tidak menjadikan tempat ibadah sebagai sarana politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Abdya, Jufri Yusuf SAg MM kepada wartawan menanggpi maraknya caleg yang menggunakan sarana ibadah untuk berpolitik praktis. 

 Jufri mengakatan, imbauan tersebut dalam rangka mengsukseskan Pemilu serentak tahun 2019 agar berlangsung aman dan damai.

Baca: Masjid Al Aqsa Jerusalem Terbakar, Bersamaan dengan Gereja Katedral Notre Dame Paris

Baca: 538 Penghuni Tiga Rutan di Pidie Terancam Tidak Bisa Mencoblos, Ini Sebabnya

Baca: Jelang Pencoblosan, Bawaslu Aceh Tamiang Berhentikan Lima Pengawas


"Selain itu, ini merupakan tindak lanjut dari menteri dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang kemudian ditembuskan kepada Kesbangpol seluruh Indonesia," kata kepala Kesbangpol Abdya, Jufri Yusuf SAg MM kepada wartawan, Selasa (16/4/2019).

Selain itu, kata Jufri Yusuf, imbauan tersebut juga tertuang dalam Surat Bupati Kabupaten Abdya Nomor : 338/497/2019 yang ditujukan kepada pengurus masjid yang ada di seluruh daerah itu.

“Sebenarnya redaksi surat itu bukan saja ditujukan untuk masjid, tetapi ke rumah ibadah termasuk rumah ibadah agama lain, kebetulan di Abdya tidak ada tempat ibadah lain, sehingga di tujukan untuk masjid saja," terangnya. 

Dia menjelaskan, ada beberapa item dalam imbauan yang harus diperhatikan, diantaranya terkait materi yang disampaikan oleh khatib jumat, penceramah dan dai tidak mempertentangkan unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

"Materi ceramah dan khutbah yang diharapkan lebih kepada penyampaian nasihat, motivasi hidup positif peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah serta nilai-nilai luhur kemanusiaan," sebutnya. 


Selain melalui surat, ungkap Jufri, imbauan juga disampaikan dalam bentuk spanduk yang dipasang di setiap masjid di sembilan kecamatan dalam wilayah Aceh Barat Daya.

"Pesan yang disampaikan oleh pemerintah daerah disetiap spanduk berbentuk imbuan agar sarana ibadah, seperti masjid, meunasah, musala, sarana pendidikan, sarana silahturahmi untuk tidak digunakan sebagai tempat berpolitik," sebutnya. 

Dengan adanya himbauan seperti itu, Jufri berharap bisa terciptanya kesejukan dalam proses pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019. 

"Harapan kami, agar pemilu bisa berjalan damai aman dan bermartabat, sehingga tercipta demokrasi yang baik dalam masyarakat," pungkasnya. (*)


Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved