Breaking News:

Pemilik Lahan Tolak Harga KJPP

Upaya pembebasan sebidang tanah (persil) untuk jalan di depan pagar UPTD Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh

Editor: bakri
Pemilik Lahan Tolak Harga KJPP
IST
GUSMERI, Plt Kadis PUPR Kota Banda Aceh

* Pemko akan Pakai Tanah Pelabuhan untuk Jalan Lingkar Ulee Lheue-Gampong Pande

BANDA ACEH - Upaya pembebasan sebidang tanah (persil) untuk jalan di depan pagar UPTD Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, menemui jalan buntu. Kabar terakhir, sang pemilik tanah yaitu Bachtiar, menolak harga yang sudah dinilai oleh tim penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni Rp 1,6 juta per meter.

Dengan demikian, Pemko Banda Aceh terpaksa mengambil tanah Pelabuhan Ulee Lheue untuk dijadikan jalan sebagai opsi terakhir. Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh, Ir Gusmeri MT, kepada Serambi, Senin (15/4).

Dia mengungkapkan, pemilik persil yang hendak dibebaskan itu menolak harga KJPP atas tanahnya, seraya meminta harga yang jauh lebih tinggi. “Terlalu tinggi, kami tidak mungkin memenuhi permintaan itu. Kami tetap berpedoman dengan harga yang sudah ditentukan KJPP,” ujarnya.

Padahal, menurut Gusmeri, harga tanah yang dinilai KJPP itu sudah sangat wajar dan sesuai dengan harga tanah di kawasan tersebut. Selain itu, lanjutnya, KJPP memiliki acuan yang kuat dalam menilai tanah berdasarkan peraturan yang ada. “Kalau kami beli dengan harga di atas KJPP itu bisa bahaya. Dikira nanti ada permainan antara kami dengan pemilik tanah, bisa jadi temuan,” kata Plt Kadis PUPR, namun tak bersedia mengekspos harga yang diminta si pemilik tanah.

Dia menambahkan, kebuntuan dalam negosiasi tanah itu sudah disampaikan kepada Wali Kota Banda Aceh, Sekda, dan Asisten I. Pemko sepakat untuk mengambil sedikit tanah Pelabuhan Ulee Lheue untuk dibikin jalan. Selain itu, Gusmeri juga sudah memerintahkan petugas ke lapangan untuk mengkaji berapa luas tanah yang dibutuhkan untuk jalan itu.

“Kalau sudah dapat ukuran pastinya, nanti kami akan duduk dengan Dinas Perhubungan, Sekda, dan Asisten I, untuk membicarakan langkah selanjutnya. Kecuali si pemilik tanah berubah pikiran dalam satu-dua hari ini, tapi sepertinya tidak mungkin,” jelas Gusmeri, dan menyebut hingga berita ini diturunkan, tidak ada kesepakatan antara pemilik tanah dengan harga yang dtetapkan KJPP.

Untuk diketahui, tanah yang menjadi jalur lalu lintas Ulee Lheue-Gampong Pande itu hingga kini belum ada ganti ruginya. Bahkan di lokasi tersebut digali parit besar membelah jalan, sehingga menutup akses masyarakat ke jalan inspeksi yang ramai dikunjungi pada sore hari itu. Bebatuan besar juga ditempatkan di tepi parit buatan sebagai bentuk protes dari sang pemilik tanah karena tanahnya tak kunjung diganti rugi.

Pada bagian lain, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Ir Gusmeri MT memastikan bahwa diambilnya tanah pelabuhan untuk jalan nantinya tidak akan mengganggu aktivitas di Pelabuhan Ulee Lheue. “Kami ambil tanah di pagar yang bersebe lahan dengan jalan itu. Masih ada space, jadi tidak mengganggu. Mungkin lebar tanah yang akan diambil untuk jalan sekitar 10 meter,” katanya.

Gusmeri optimis Pemko Banda Aceh bisa menyambung jalan ‘buntung’ itu, mengingat jalur tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Karena tak sedikit warga yang menjadikan jalan inspeksi yang dilapisi tanggul itu sebagai spot memancing favorit atau sekadar melepas penat di akhir pekan. “Kami usahakan jalan di pagar pelabuhan segera dibangun tahun ini,” tukas pria yang juga menjabat Kepala Bappeda Banda Aceh tersebut.(fit)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved