Pembangunan Breakwater Pantai Jilbab Disorot

DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh Barat Daya (Abdya), Harmansyah mendesak, pihak penegak hukum

Pembangunan Breakwater Pantai Jilbab Disorot
IST
Kepala Pelaksana BPBD Abdya, Amiruddin 

BLANGPIDIE - DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh Barat Daya (Abdya), Harmansyah mendesak, pihak penegak hukum untuk mengusut pembangunan breakwater (pemecah ombak) Pantai Jilbab, Kecamatan Susoh senilai Rp 14 miliar lebih yang runtuh pasca dihantam gelombang pasang, setahun lalu.

Pasalnya, ujar Harmansyah, pasca runtuh dihantam gelombang besar pada Juli 2018, hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan pada pembangunan breakwater Pantai Jilbab tersebut. Bukan saja tidak diperbaiki, ulasnya, penegak hukum juga terkesan tutup mata atas proyek yang bersumber dana dari APBA 2017 itu.

Padahal, sebut dia, hasil temuan panitia khusus (Pansus) DPRK Abdya pasca hancurnya breakwater itu, disinyalir pihak rekanan memasang batu tidak sesuai spesifikasi. Hal tersebut terbukti banyak ditemukan batu ukuran kecil di sekitar lokasi, sehingga mengakibatkan breakwater itu mudah hancur saat diterjang gelombang pasang. “Harusnya sejak breakwater itu rusak segera diperbaiki. Namun ini tidak ada niat baik dari rekanan, makanya harus diusut tuntas,” ujar Harmansyah.

Harman mendesak pemerintah melalui dinas terkait agar segera memperbaiki breakwater Pantai Jilbab yang sudah hancur itu. “Ini perlu disikapi oleh pemerintah, jangan menjadi bangunan yang tak berfungsi dan mubazir seperti itu,” tukasnya.

Ia mengaku, sejak dilakukan pansus DPRK Abdya beberapa waktu lalu, tidak ada respons yang dilakukan pihak dinas maupun rekanan proyek pembangunan breakwater tersebut. “Jika seperti ini, masyarakat yang dirugikan karena anggaran pembangunan itu tak sedikit, belasan miliar rupiah. Jadi perlu keseriusan dinas menanggapi persoalan ini,” tandas dia.

Ia menekankan, jika ada ditemukan indikasi kesalahan dan pelanggaran hukum, maka aparat berwajib harus turun tangan dan mengusut pembangunan itu secara tuntas. “Penegak hukum, baik itu jaksa atau polisi, harus turun. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum, ini perlu dilakukan, apalagi anggarannya sangat besar,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Abdya, Amiruddin SPd mengungkapkan, pihaknya sudah menyurati dinas terkait menyahuti permintaan masyarakat agar breakwater tersebut kembali dibangun. “Kita berharap dinas terkait bisa mengirim tim guna melihat apakah ambruknya itu akibat faktor alam atau kelalaian,” ujar Amiruddin SPd.

Sebab, terangnya, keberadaan breakwater di Pantai Jilbab sangat membantu para nelayan untuk menyandarkan boatnya. “Jika ini ada faktor kelalaian, maka rekanan wajib membangun kembali, terlebih sebagian batu gajah masih di lokasi,” sebutnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved