RSUZA Penerima Klaim BPJS Terbesar, Capai Rp 30 Miliar

Dari sekian banyak pusat pelayanan kesehatan itu, RSUDZA menjadi FKRTL tingkat pertama terbanyak menerima klaim BPJS Kesehatan.

RSUZA Penerima Klaim BPJS Terbesar, Capai Rp 30 Miliar
For Serambinews.com
Direktur RSUZA Banda Aceh, Dr dr Azharuddin SpOT K-Spine buka-bukaan terkait kondisi Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut. 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH –  Setiap bulan BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh membayar uang klaim medis maupun kapitasi untuk ratusan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), mulai Klinik, Puskesmas, hingga Rumah Sakit.

Baca: Ribuan Pasien RSUZA dan Keluarganya Tak Bisa Memilih, Ini Penjelasan KIP

BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh menaungi pelayanan kesehatan di lima kabupaten/kota, yaitu Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Pidie, dan Pidie Jaya.

Dari sekian banyak pusat pelayanan kesehatan itu, Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) menjadi FKRTL tingkat pertama terbanyak menerima klaim BPJS Kesehatan.

Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, TM Afandy, mengatakan jumlah klaim medis dari RSUZA setiap bulannya bisa mencapai Rp 30 miliar.

Baca: Ini Capres/Cawapres dan Calon Anggota DPD yang Unggul di Rutan Lhoksukon Aceh Utara

Hal itu karena jumlah pasien rumah sakit tersebut sangat berbanding jauh dengan rumah sakit lainnya di Aceh.

Selain RSUZA, juga ada Rumah Sakit Jiwa Aceh dengan klaim BPJS yang sangat besar. Kemudian baru disusul rumah sakit daerah lainnya.

TM Affandi menambahkan, untuk semua rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu, BPJS Banda Aceh pertahun bisa membayar klaim medis hingga satu triliun.

Baca: GeRAK Apresiasi Vonis Calo Proyek

Pada April ini saja, BPJS Banda Aceh sudah membayar hutang klaim jatuh tempo dan dana kapitasi kepada sejumlah rumah sakit maupun pusat pelayanan kesehatan dengan nilai Rp 198,8 miliar.

Kata TM Afandy, selama ini kendala pembayaran dana BPJS Kesehatan ada dua, yaitu tidak lengkapnya berkas administrasi yang merupakan syarat wajib bagi lembaga pelayanan kesehatan untuk mengklaim pembayaran.

Kendala kedua biasanya kas BPJS sedang kosong, sehingga belum bisa dibayar.

Namun jika dalam waktu 15 hari setelah pengajuan berkas, BPJS tidak melakukan pembayaran, maka mereka akan didenda satu persen dari nilai pembayaran. (*)

Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved