APDI Minta KPU, Bawaslu, DKPP dan Polri Menginvestigasi Pelaku Kecurangan pada Pemilu

Para pelaku kecurangan dalam pemungutan suara harusnya segera diproses dan dijatuhi hukuman yang sangat berat sesuai amanat undang-undang

APDI Minta KPU, Bawaslu, DKPP dan Polri Menginvestigasi Pelaku Kecurangan pada Pemilu
Ist/Tribunnews.com
Pengurus Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI). 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) dengan tegas meminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menginvestigasi berbagai dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Para pelaku kecurangan dalam pemungutan suara harusnya segera diproses dan dijatuhi hukuman yang sangat berat sesuai amanat undang-undang sehingga menimbulkan efek jera.

Pemilu yang bersih akan dihormati dan diterima seluruh rakyat sekaligus disegani dunia.

“Sebelum hari pencoblosan, kami bekerjasama dengan berbagai lembaga pemantau internasional mengirimkan banyak relawan pengamat atau observer baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengawasi proses jalannya pemungutan dan penghitungan suara saat hari pencoblosan. Kami mendapatkan laporan dari berbagai daerah terjadi potensi kecurangan dan pelanggaran aturan yang terkesan dibiarkan oleh KPU baik pusat maupun daerah,” papar Ketua Umum APDI Wa Ode Nur Intan kepada pers, Jumat (19/4/2019).

Baca: Lima Kepsek di Pijay Dibangku Panjangkan, Ini Kata PGRI dan Disdikbud

Baca: Denny JA Analisa Efek Dukungan Ustadz Abdul Somad & Aa Gym pada Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Baca: Dyah Erti Idawati, Bireuen Kaya Kuliner, Berpromo di HUT Taman Mini Jakarta

Baca: Donald Bebek dan 34 Tokoh Komik Dicalonkan Sebagai Anggota Parlemen Pemilu Swedia 1985

Dia menyebut berbagai potensi kecurangan antara lain terjadi pada kertas suara pemilihan Presiden yang sudah tercoblos sebelum hari pencoblosan.

Kasus yang paling mencolok adalah ditemukannya ratusan bahkan ribuan kertas suara pemilihan presiden dan anggota legislatif yang sudah dicoblos di salah salah satu ruko di salah satu kota di Malaysia.

Pihak Bawaslu sudah mengadakan penyelidikan dan sudah meminta agar dilakukan pencoblosan ulang.

“Harusnya bukan hanya pencoblosan ulang. Duta Besarnya beserta aparatnya sebagai penanggungjawab juga diberikan hukuman yang seberat beratnya untuk menimbulkan efek jera. Sehingga Pada Pemilu berikutnya, meski anak Dubes yang jadi caleg atau Capres tidak ada lagi yang berani melakukan kecurangan. Peristiwa pencoblosan kertas suara Pilpres sebelum waktu pencoblosan itu tidak mungkin terjadi begitu saja,” papar Wa Ode Nur Intan.

Dia menyebut dugaan kecurangan lainnya adalah ketidak konsistenan pelaksana pemilu dalam penggunaan e-KTP sebagai syarat boleh mencoblos.

Baca: Kelelahan saat Kawal Pemilu 2019, 10 Petugas TPS di Jabar Meninggal Dunia

Baca: Hasil Perhitungan Sementara Pemilu Legislatif, Hanura Berjaya di Subulussalam

Temuan APDI, di berbagai tempat pemungutan suara (TPS) terutama di kawasan apartemen, warga yang datang tanpa menggunakan kertas C5 atau C6, hanya menggunakan e-KTP boleh melakukan pencoblosan.

Halaman
12
Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved