KDRT di Banda Aceh Terus Meningkat, Dalam Tiga Bulan Ada 16 Kasus

Dalam beberapa tahun terakhir, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus terjadi peningkatan, baik secara keseluruhan Aceh maupun Kota Banda Aceh...

KDRT di Banda Aceh Terus Meningkat, Dalam Tiga Bulan Ada 16 Kasus
shutterstock
Ilustrasi

KDRT di Banda Aceh Terus Meningkat, Dalam Tiga Bulan Ada 16 Kasus

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam beberapa tahun terakhir, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus terjadi peningkatan,  baik secara keseluruhan Aceh maupun Kota Banda Aceh. 

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Ali Khasan, Jumat (19/4/2019) mengatakan, kasus KDRT di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh cukup memprihatinkan.

 

Baca: Persiapkan Peserta ke MTQ Provinsi, DSI Aceh Utara Lakukan Hal Ini

Baca: Meriahkan HUT TMII, Kontingen Bireuen Tampil Semarak dalam Balutan Busana Cempala Kuneng’

Baca: Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal di Meulaboh Tolak PT EMM

Katanya, berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian PPPA, pada 2015, kasus KDRT di Provinsi Aceh semula berjumlah 108, angka ini meningkat signifikan menjadi 453 pada 2016. Kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 437 pada 2017 dan naik lagi menjadi 436 kasus pada 2018.

Ali menambahkan, jumlah kasus KDRT di Kota Banda Aceh juga terus meningkat. Pada 2015 terdapat 31 kasus, kemudian naik menjadi 139 kasus pada 2016. Setelah itu, sempat menurun pada 2017 menjadi 99 kasus.Pada 2018 kembali menjadi 89 kasus.

“Sedangkan ntuk tahun ini hingga 12 April 2019, jumlah kasus KDRT di Provinsi Aceh sudah mencapai 95 kasus dan di Kota Banda Aceh terdapat 16 kasus,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Angka ini menggambarkan bahwa KDRT merupakan masalah serius yang harus segera dicari solusinya, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

“Perlu upaya serius dalam menangani kasus KDRT baik secara luas, menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek dan terintegrasi. Penanganan ini membutuhkan koordinasi yang efektif dengan membuat jejaring melalui forum koordinasi antar SKPD terkait,’” jelas Ali Khasan.

Menurut Ali, KDRT bisa menimpa siapa saja dalam masyarakat. Namun masyarakat seringkali menganggap KDRT sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dilaporkan karena merupakan aib, hal tabu dan memalukan bagi korbannya.

Padahal KDRT kini jelas menjadi urusan publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (*)

Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved