Pencemaran Debu Batu Bara di Suak Puntong Mengarah Pada Pelanggaran HAM

Warga yang berada di lingkaran PLTU dan Mifa itu sudah bertahun-tahun menderita debu batu bara, namun kondisi tersebut belum ada kejelasan.

Pencemaran Debu Batu Bara di Suak Puntong Mengarah Pada Pelanggaran HAM
For Serambinews.com
Ketua YARA Nagan Raya, Hamdani 

Laporan Sa’dul Bahri | Nagan Raya 

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE – Kondisi kehidupan masyarakat yang menderita akibat pencemaran debu batu bara milik PT Mifa Bersaudara dan PLTU di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya mengarah pada pelanggaran HAM.

Pasalnya, warga yang berada di lingkaran PLTU dan Mifa itu sudah bertahun-tahun menderita debu batu bara, namun kondisi tersebut belum ada kejelasan secara pasti dalam penyelesaiannya.

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Aceh Barat Hamdani kepada Serambinews.com, Sabtu (20/4/2019) mengatakan, pencemaran debu batu bara ditambah dengan adanya dugaan pencemaran limbah milik PLTU membuat warga di sekitar perusahaan resah.

Sebab kondisi tersebut akan berdampak kepada kesehatan warga yang ada disekitar perusahaan tersebut yang akan mengamcam berbagai dampak penyakit.

Seperti pembuangan limbah  yang terjadi belakangan ini banyak ikan yang mati dan hewan ternak dari dampak pencemaran air buangan limbah tersebut, sehingga warga sekitar merasa dirugikan menggangu hak warga dalam menikmati air.

Baca: Warga Hadang Truk Batu Bara

Baca: Penuntasan Debu Batu Bara Mendesak

Baca: Mifa Bantu Bangun MCK, Balai Seumeubeut dan Beasiswa di Aceh Barat dan Nagan Raya

Baca: Forum Mukim Serahkan Anugerah ke Mifa

"Di sisi lain, polusi udaran dapat menggagu hak orang lain untuk mendapatkan udara bersih bisa kita lihat langsung betapa mirisnya mereka yang tinggal di sekitar area PLTU dan Tambang Batu Bara,” ungkap Hamdani.

Lebih lanjut kata Hamdani, hal seperti ini sangat kita sesalkan, sebenarnya warga harus mendapatkan hak-haknya, bahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum di Indonesia mengatur HAM seperti Hak Hidup, Hak Kebebasan, dan Hak Memiliki yang diatur dalam Pasal 28 A- Pasal 28 J.

“Di sini saya mungkin hanya akan membahas satu pasal yang mungkin jarang dibuktikan secaranyata. Pasal 28 H yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Sementara warga di sekitar perusahaan tersebut menurutnya belum mendapatkan hak mereka sebagai mana ketentuannya.

Kehidupan warga sekitar dinilai masih cukup memperhatinkan, akibat pencemaran debu batu bara yang ditimbulkan dari dampak dua perusahaan tersebut. (*)

Penulis: Sa'dul Bahri
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved