YARA Sebut HAM Warga Suak Puntong Dilanggar

Kondisi kehidupan warga Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya yang menderita akibat pencemaran

YARA Sebut HAM Warga Suak Puntong Dilanggar
SERAMBI/SA'DUL BAHRI
SEORANG ibu memperlihatkan foto rontgen salah satu warga Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya yang terkena penyakit paru-paru diduga dampak dari debu batu bara, saat aksi penghadangan truk pengangkut batu bara di Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, kawasan Suak Puntong 

SUKA MAKMUE – Kondisi kehidupan warga Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya yang menderita akibat pencemaran debu batu bara milik PT Mifa Bersaudara dan PLTU dinilai sudah mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, warga yang berada di lingkaran PLTU dan PT Mifa itu sudah bertahun-tahun menderita debu batu bara, namun hingga sekarang belum ada kejelasan secara pasti bagaimana penyelesaiannya.

Koordinator Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Hamdani kepada Serambi, Sabtu (20/4), mengatakan, pencemaran debu batu bara dan ditambah dengan adanya dugaan pencemaran limbah milik PLTU membuat warga di sekitar perusahaan tersebut resah. Pasalnya, mereka tidak bisa hidup layak dan tenang lagi sebagaimana yang mereka rasakan sebelum perusahaan itu beroperasi di kawasan Suak Puntong.

“Seperti pembuangan limbah yang terjadi belakangan ini sehingg banyak ikan yang mati dan hewan ternak ikutan sakit karena minum air tercemar limbah, tentu warga sekitar merasa sangat dirugikan dan mengganggu hak mereka dalam menikmati air bersih. Di sisi lain, polusi udara juga mengganggu hak warga untuk mendapatkan udara bersih. Jadi, bisa kita lihat langsung betapa mirisnya mereka yang tinggal di sekitar area PLTU dan tambang batu bara,” ulas Hamdani.

Menurut Hamdani, hal seperti itu sangat disesalkan karena secara langsung telah melanggar hak warga untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Bahkan, sebutnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia mengatur soal HAM seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki yang diatur dalam Pasal 28 A serta Pasal 28 J.

“Di sini saya mungkin hanya akan membahas satu pasal yang mungkin jarang dibuktikan secara nyata. Pasal 28 H yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Kenyataannya, papar Hamdani, warga di sekitar perusahaan tersebut hingga sekarang belum mendapatkan hak mereka sebagai mana ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 H. “Justru sebaliknya, kehidupan warga sekitar masih cukup memperhatinkan, akibat pencemaran debu batu bara yang ditimbulkan dari dampak operasional kedua perusahaan tersebut,” pungkas dia.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved