Penuhi Janjinya, Nova Cabut Surat Rekomendasi Gubernur NAD Terkait Izin Tambang PT EMM

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menggelar konferensi pers mendadak di di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh.

Penuhi Janjinya, Nova Cabut Surat Rekomendasi Gubernur NAD Terkait Izin Tambang PT EMM
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sedang memberikan keterangan pers terkait tindak lanjut penanganan sengketa pemberian izin tambang untuk PT EMM, di Kantor Bappeda Aceh, Senin (22/4/2019). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah menggelar konferensi pers mendadak di di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Banda Aceh, Senin (22/4/2019) siang.

Ia memberi tahu bahwa dirinya sudah mencabut rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan dasar pengeluaran izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT Emas Mineral Murni (EMM) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI pada 19 Desember 2017.   

Konferensi pers itu yang diadakan disela-sela rapat musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Aceh tahun 2020.

“Pemerintah Aceh mencabut rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161, tanggal 8 Juni 2006, dengan pernyataan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui surat Nomor 545/6320, tenggal 18 April 2019, perihal pencabutan rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam,” kata Nova membacakan sikap pemerintah.

Baca: Aksi Penolakan PT EMM belum Berakhir

Baca: VIDEO - Aksi Teakrital Malam Hari di Meulaboh Kembali Suarakan Tolak PT EMM

Baca: Aksi Lanjutan Tolak PT EMM, Mahasiswa Lancarkan Aksi di Depan Kantor Bupati Aceh Barat

Baca: VIDEO - Rusak Saat Demo PT EMM Paving Blok Kantor Gubernur Diperbaiki

Baca: VIDEO - Mahasiswa di Aceh Barat Minta Para Pihak Kawal PT EMM

Dari penelesuran Serambinews.com, jika mengacu tahun dikeluarkan rekomendasi, maka Gubernur yang mengeluarkan rekomendasi untuk pemberian IUP kepada PT EMM bukanlah masa kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, melainkan pada masa kepemimpinan Mustafa Abubakar saat menjabat Pelaksana Tugas Harian (Plh) Gubernur NAD.

Nova mengatakan, pencabutan rekomendasi Gubernur NAD tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari komitmennya yang disampaikan di hadapan ribuan massa yang menggelar demo penolakan PT EMM di depan Kantor Gubernur Aceh, 11 April 2019. Nova mengatakan diri tetap komit dengan petisi dan pernyataan yang telah disampaikan.

Selain mencabut rekomendasi, Pemerintah Aceh juga sudah menyurati Kepala BKPM RI melalui surat Gubernur Aceh Nomor 545/6321 tanggal 18 April 2019. 

“Pemerintah Aceh meminta BKPM-RI untuk meninjau/mengevaluasi kembali Keputusan Kepala BKPM-RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017, tanggal 19 Desember 2017, perihal pemberian IUP kepada PT EMM,” ucap Nova.

Pada konferensi pers itu, Nova didampingi Assisten III Setda Aceh Kamaruddin Andalah, Kepada Bappeda Aceh Azhari, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Rahmad Raden, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Mahdi Efendi, dan Juru Bicara Pemerintah Aceh Wiratmadinata.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved