PPS tak Umumkan Hasil Rekap Suara

Formulir model C1 yang merupakan hasil pleno rekap suara di tingkat penyelenggara pemungutan suara (PPS) gampong

PPS tak Umumkan  Hasil Rekap Suara
SERAMBITV.COM
Proses rekapitulasi surat suara pilpres dan pileg 2019 di Kantor Camat Pidie, Minggu (21/4/019). 

* Terjadi di Seluruh Kabupaten Pidie

SIGLI - Formulir model C1 yang merupakan hasil pleno rekap suara di tingkat penyelenggara pemungutan suara (PPS) gampong, didapati tidak ditempel di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini terjadi di seluruh TPS yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Pidie.

Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui hasil perhitungan suara di desa masing-masing. Padahal, sesuai aturan yang tertuang di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 61 ayat (1) tentang perhitungan suara, bahwa salinan sertifikat hasil perhitungan harus diumumkan PPS di wilayah kerjanya.

“Formulir C1 harus ditempel di TPS gampong, agar puplik mengetahuinya. Ini juga amanah dari PKPU Nomor 3 Tahun 2019 pasal 61 ayat (1). Jika dilanggar, berarti telah terjadi kecurangan Pemilu,” pungkas Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Pidie, Zulfikar ARZ, kepada Serambi, Minggu (21/4).

Pelanggaran terhadap aturan tersebut juga bisa diancam sanksi pidana selama satu tahun atau denda Rp 12 juta.

Selain itu, dia juga mempersoalkan penundaan rekap suara di kecamatan yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 18 April menjadi tanggal 21 April. Ia khawatir akan penundaan itu, sebab berpotensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Hantu bisa masuk dalam kotak suara, apalagi yang lain. Makanya tidak adanya alasan kotak suara diendapkan di PPK,” sebutnya.

Alasan diendapkannya kotak suara di PPK karena rusaknya formulir DAA1 di tingkat gampong, menurut dia bukanlah alasan yang logis. Sebab, DAA1 merupakan rekap kecamatan bukan rekap gampong. Dan KIP harusnya mensosialisasikan jal ini kepada kepada PPS agar tidak memasukkan DAA1 ke dalam kotak suara rekap kecamatan.

“Kita berharap suara rakyat betul-betul dijaga oleh penyelenggara Pemilukarena telah diperintahkan undang-undang. Penyelenggara tidak boleh bermain dengan suara rakyat,” ujarnya.

Sementara Ketua KIP Pidie, Muhammad Ali, mengaku belum menerima laporan tentang form C1 yang tidak ditempel PPS di lokasi TPS. Karena itu, dirinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ke gampong-gampong.

“Saya rasa tidak semua gampong tidak menempel salinan form C1. Secara aturan form salinan C1 harus ditempel di lokasi TPS gampong,” jelasnya.

Menyangkut tertundanya rekap suara di kecamatan, dijelaskan Muhammad Ali, itu terjadi karena adanya formulir model DAA 1 dan DA yang telah rusak dilakukan PPS di bagian kecamatan. Kerusakan formulir DAA1 dan DA akibat terjadi kesalahan pada pengisian yang dilakukan PPS di TPS.

“Formulir model DAA1 dilakukan rekap di desa. Sementara formulir DA dilakukan pengisian di kecamatan. Rusaknya formulir itu akibat salah pengisian yang dilakukan PPS,” jelasnya.

Disebutkan, kerusakan formulir DAA1 dan DA terjadi di 20 kecamatan, sehingga KIP mengundur jadwal rekapitulasi surat suara di kecamatan, dari tanggal 20 menjadi 21 April 2019. Terkait hal itu, pihaknya telah menyurati semua PPK di kecamatan, agar rekapitulasi suara di kecamatan dilakukan secara serentak. “Minggu (21/4) rekap suara dilaksanakan secara serentak di kecamatan,” sebut Muhammad Ali.(naz)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved