Ingat! Mengubah Angka Perolehan Suara Bisa Dihukum 4 Tahun Penjara

Para pelanggar itu dapat dijerat Pasal 532 UU 7/2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda hingga Rp 48 juta.

Ingat! Mengubah Angka Perolehan Suara Bisa Dihukum 4 Tahun Penjara
SERAMBINEWS.COM/IST
Senator Fachrul Razi 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Pimpinan Komite I DPD RI, H. Fachrul Razi, MIP menegaskan para pelaku yang dengan sengaja menggelembungkan suara untuk kandidat tertentu baik itu Pilpres maupun Pileg (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan juga DPRK) bakal menerima sanksi tegas.

Para pelanggar itu dapat dijerat Pasal 532 UU 7/2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun dan denda hingga Rp 48 juta.

“Mengubah angka perolehan suara di kertas suara baik di TPS maupun di Kecamatan oleh seseorang atau panitia pemilu, dapat ditindak 4 tahun penjara,” jelas Fachrul Razi.

Fachrul Razi juga menjelaskan ada dua pengadilan yang akan ditempuh jika ada pihak yang sengaja menyebabkan suara pemilih tak bernilai atau menyebabkan suara peserta pemilu bertambah atau berkurang.

Baca: Partai Aceh Diprediksi Raih 8 dari 25 Kursi di DPRK Pijay, Minus 1 Kursi Dibanding Pemilu 2014

Baca: Jurnalis di Pidie Sulit Dapatkan Data, Desk Pemilu Hanya Mantau Data Presiden dan DPD

Baca: Pemilu di Aceh Singkil Makan Korban, Empat Petugas PPK Tumbang, Tenaga Medis Mulai Siaga di Lokasi

"Pertama pengadilan pidana untuk menerapkan hukuman pidana bagi pelakunya,” terang salah satu pimpinan komite I DPD RI ini.

Sementara pengadilan kedua yang harus dijalani adalah pengadilan konstitusi di MK.

Adapun tujuan dari pengadilan ini adalah untuk mengembalikan suara yang sudah digelembungkan atau dikurangi oleh pelaku tersebut.

Disebutkan, Pasal 532 UU Pemilu berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Fachrul Razi juga menyampaikan harapannya kepada seluruh masyarakat dan juga kontestan pemilu untuk bersikap fair, jujur dan adil.

Demikian juga kepada penyelenggara Pemilu baik pertugas KPPS, dan PPK untuk lebih jujur dan tidak terlibat dengan politik uang, karena hukuman berat bagi pelakunya, demi menegakkan demokrasi,” tutup Fachrul Razi. (*)

Penulis: Yusmadi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved