Opini

Komitmen Pemerintah Aceh Menjaga Lingkungan

AKSI demonstrasi Barisan Pemuda Aceh (BPA) dari 9-11 April 2019, menuntut dicabut rekomendasi gubernur terhadap Izin

Komitmen Pemerintah Aceh Menjaga Lingkungan
Dr. Amrizal J. Prang, SH., LL.M, Kepala Biro Hukum Setda Aceh dan Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.

Oleh karenanya, mengacu regulasi tersebut, ada tiga variabel proses penerbitan IUP PT EMM, yaitu, penerbitannya kewenangan pemerintah pusat; kewenangan Pemerintah Aceh mengacu KNSPK; dan, penetapan KNSPK perlu dikonsultasikan dan mendapat pertimbangan gubernur. Namun realitasnya, sebagaimana juga pernyataan BPA --termasuk surat dari LSM anti korupsi (GeRAK) Aceh, pada 17 September 2018 ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh, Nomor 139/B/G-Aceh/IX/2018-- bahwa proses penetapan KNSPK dan penerbitan IUP PT EMM belum dilakukan konsultasi dan pertimbangan gubernur.

Konsekuensinya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kontradiksi dengan konstitusi (UUD 1945), UUPA, PP No.3/2015, dan Perpres No.75/2008. Hal ini diperkuat dalam Putusan MK No.61/PUU-XV/2017, paragraf [3.11] angka 4, disebutkan; jika substansi yang berhubungan langsung dengan kekhususan atau keistimewaan Aceh tidak dilaksanakan akan terjadi ketidakpastian hukum bagi pemerintahan Aceh maupun rakyat Aceh yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal, dalam konteks law enforcement (penegakan hukum) ada tiga unsur yang niscaya diperhatikan, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechttigkeit).

Perlu didukung
Menyikapi penolakan dan gugatan Pemerintah Aceh terhadap penerbitan IUP PT EMM, sebagaimana tuntutan BPA dan sebagian masyarakat Aceh, kemungkinan kebijakannya juga akan berimplikasi pro-kontra baik di Aceh maupun nasional. Terutama, implikasi terhadap perekonomian (investasi), lingkungan, sosial-politik pusat-Aceh, dan hukum. Oleh karena itu, apa pun konsekuensinya untuk kepentingan Aceh, keniscayaan kebijakan yang akan dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh perlu didukung oleh segenap elemen masyarakat Aceh.

Pertama, dalam konteks investasi tentu akan ada yang menganggap Aceh tidak pro-investasi, khususnya pertambangan. Hal ini, perlu diklarifikasi bahwa Aceh sangat memerlukan dan pro-investasi baik dalam negeri maupun asing. Tetapi, bukan investasi yang cenderung merusak lingkungan dan masyarakat Aceh. Kedua, dalam hal menjaga lingkungan tentu akan banyak yang mendukung dan memberi apresiasi, terutama pegiat kelestarian lingkungan baik Aceh, nasional maupun internasional.

Ketiga, secara sosial-politik hubungan pusat-Aceh, juga akan berpengaruh karena kewenangan penerbitan IUP ada pada pemerintah pusat, tetapi memerlukan konsultasi dan pertimbangan gubernur. Untuk menjaga hubungan tersebut, maka penyelesaiannya memerlukan kebijaksanaan (wise) antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Dan, keempat, dalam konteks hukum merupakan ranahnya lembaga yudikatif (pengadilan). Apapun putusannya (incraht) wajib diterima oleh para pihak, baik gugatan Pemerintah Aceh dan banding Walhi atau sebaliknya gugatan PT EMM, jika pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh mencabut IUP tersebut.

Terlepas dari plus-minus implikasi tersebut, Pemerintah Aceh niscaya bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. Begitu juga, komitmen menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana visi-misi Irwandi-Nova sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Aceh dalam program Aceh Green, membangun dengan menjaga lingkungan. Komitmen ini, sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan mencabut 98 IUP eksplorasi dan operasi produksi mineral logam dan batubara, melalui keputusan Gubernur Aceh No.540/1436/2018 (Serambi, 29/3/2019).

Meskipun demikian, membangun dan mensejahterakan rakyat tidak bisa hanya mengandalkan Dana Otonomi Khusus dan APBA, tanpa investasi, baik dalam maupun luar negeri. Tentu saja, ekspektasi investasi yang dalam membangun jangan merusak dan membina jangan merubuhkan. Wallahu a’lam. (amrizal@unimal.ac.id)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved