Opini

Turbulensi Pascapilpres

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) pada 16 April 2019 yang menolak permohonan untuk mengumumkan hasil survei

Turbulensi Pascapilpres
IST
Teuku Kemal Fasya, Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe. Pengurus Nahdlatul Ulama Aceh

Jika kini ada tuduhan survei pemilu tidak ilmiah dan mengatasnamakan bisnis dibandingkan fakta objektif, tak lain karena perkembangan informasi di era post-truth, ketika sang amatiran bisa bicara sesukanya bahkan membantah pendapat para pakar. Survei jelas memiliki kaidah ilmiah yang bisa dipertanggung-jawabkan secara rasional dan objektif, meskipun ada “ceruk” yang publik anggap sebagai bias. Dalam survei yang benar, instrumen pertanyaan disusun dan dimatrikulasi secara ketat dan terukur.

Selama ini survei telah membantu publik memperkaya wacana politiknya terkait persepsi atas realitas dan tokoh-tokoh politik yang dikenal, disukai, dan dipilih. Jika terjadi hasil survei berbeda dengan kenyataan pemilu, itu karena momentum yang tidak sewaktu. Konsep kunci yang luput dilihat publik terletak pada pertanyaan; “jika pemilu dilaksanakan pada hari ini, Anda akan memilih...”

Namun jelas survei berbeda degan ilmu klenik dari kaum munjim yang meramal segala hal secara subjektif dan ilusif. Publik selama ini mendapat banyak pengayaan demokrasi melalui kontribusi penelitian kuantitatif ini. Pendekatan kuantitatif survei bisa dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian kualitatif yang kerap dilakukan antropolog dan sosiolog.

Puncak survei politik sesungguhnya terletak pada quick count. QC atau dikenal juga dengan istilah PVT (parallel vote tabulation) adalah sistem statistik yang lebih mendekati presisi ketika kaidah pencuplikan dilakukan dengan benar. Maka tak heran ketika hasil QC di seluruh dunia memberikan keandalan informasi (reability) karena ia post-election survey atau rekaman data riil di TPS. Tidak ada bias lagi di sana, karena yang dicuplik adalah matriks data dan bukan persepsi populasi.

Makanya jika BPN kini melakukan gerakan penolakan atas data lembaga survei Pilpres 2019 (Litbang Kompas, Indo Barometer, LSI Denny JA, Median, Kedai Kopi) yang telah menyatakan Jokowi-Makruf sebagai pemenang dengan hampir 100% sampel yang telah masuk dengan rentang angka 54,1% - 55,8%, maka bisa disebut sebagai gerakan melawan akal sehat. Dengan kata lain, produk pengetahuan dan nalar ilmiah telah dilecehkan oleh hasrat binal untuk berkuasa.

Penulis yakin, ilmu pengetahuan dan demokrasi tetap menang, meskipun kini sedang digoda oleh sentimen politik demagogis. Peristiwa ini pasti melahirkan turbulensi di “langit” politik Indonesia, tapi hanya sesaat. Seperti goncangan di langit Sumatera Selatan-Jambi ketika penulis pulang dari Jakarta menuju Aceh.

Saat ini awan cumulonimbus memang sedang puncak-puncaknya, mengganggu konsentrasi “penerbangan” demokrasi bangsa. Tapi yakinlah, publik sudah mantap dengan pilihannya melalui demokrasi elektoral yang sangat kompleks ini. Karena tidak ada mandat kekuasan yang sah di era modern, jika tidak ditimbang melalui demokrasi prosedural. Sistem inilah yang menyeleksi pemimpin untuk menjalankan perannya ke arah demokrasi kesejahteraan, kebetulan kembali dipercayakan kepada Jokowi. Insya Allah. (kemal_antropologi2@yahoo.co.uk)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved