Sidang Lanjutan Perkara Pembatalan SK Pensiun oleh Presiden, Kuasa Hukum Hadirkan Saksi Ahli

Sidang lanjutan perkara pembatalan Surat Keputusan Pensiun atas nama Ir Muslim, PNS asal Aceh, oleh Presiden RI, Kamis (25/4/2019)..

Sidang Lanjutan Perkara Pembatalan SK Pensiun oleh Presiden, Kuasa Hukum Hadirkan Saksi Ahli
kompas.com
Ilustrasi persidangan 

Sidang Lanjutan Perkara Pembatalan SK Pensiun oleh Presiden, Kuasa Hukum Hadirkan Saksi Ahli

 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sidang lanjutan perkara pembatalan Surat Keputusan Pensiun atas nama Ir Muslim, pegawai negeri sipil (PNS) asal Aceh,  oleh Presiden RI, Kamis (25/4/2019), di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mendengarkan keterangan saksi ahli dan pengajuan alat bukti oleh kuasa hukum penggugat. 

Baca: Dua Atlet Wushu Aceh Ikut Turnamen Kungfu Heroes di Malaysia

Baca: FOTO-FOTO: Bupati Aceh Besar Jajal Paralayang di Bukit Ladong

Baca: Menteri Agama Lantik Basri Ibrahim sebagai Rektor IAIN Langsa Periode 2019-2023

Sidang dibuka  Ketua Majelis Hakim Andi Muhammad Rahman SH MH. Penggugat dihadiri kuasa hukumnya, Husni Bahri Tob SH MM MHum,  tergugat  Presiden RI diwakili  tiga  Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Agung RI.

Penggugat menghadirkan Saksi Ahli,   Dr Syarifuddin Hasyim SH MHum, mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Periode 2009 - 2013. 

Dalam keterangannya, Dr Syarifuddin Hasyim mengatakan, tidak dapat dibenarkan menggunakan asas retroaktif dalam penerapan  UU Nomor 5 Tahun 2014, seperti tertuang dalam  Keppres  yang membatalkan Keppres Pensiun Ir Muslim. 

" UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak boleh dipakai dalam kasus ini tetapi haruslah dipakai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang  Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan  Pemberhentian Pegawai  Negeri Sipil yang berlaku pada tahun 2012  sebelum dicabut dengan  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,"  tukasnya.

Dalam persidangan itu,  Kuasa Hukum Presiden RI Jaksa Pengacara Negara menambahkan 9 (sembilan)  alat bukti baru antara lain, yakni  Surat dari Kepala Lembaga  Pemasyarakatan Kelas llA Banda Aceh perihal Surat Lepas atas nama Ir Muslim Daud Bin Alm Muhammad Daud, dan Berita Acara Pelaksanan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Februari 2017. 

Ketua Majelis Hakim menunda persidangan sampai hari Kamis tanggal 7 Mei 2019 dengan Agenda mendengarkan Saksi Fakta dan Saksi Ahli dari pihak Tergugat Presiden RI. (*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved