Dugaan Coblos Ganda tak Terbukti, KIP Pijay tidak Bisa Penuhi Permintaan Pemungutan Suara Ulang

KIP Pidie Jaya tidak bisa memenuhi rekomendasi Panwaslih untuk melakukan pemungutan suata ulang (PSU) di TPS 01 Gampong Meunasah Balek.

Dugaan Coblos Ganda tak Terbukti, KIP Pijay tidak Bisa Penuhi Permintaan Pemungutan Suara Ulang
SERAMBINEWS.COM/IDRIS ISMAIL
Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya, Iskandar (tengah) memberikan keterangan pers teradap rekomendasi Panwaslih untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Gampong Meunasah Balek, Meureudu, di Media Center KIP setempat, Jumat (26/4/2019). 

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Komisi Independen Pemilhan (KIP) Pidie Jaya tidak bisa memenuhi rekomendasi Panwaslih untuk melakukan pemungutan suata ulang (PSU) di TPS 01 Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu.

Pasalnya, dugaan pencoblosan ganda yang terjadi di gampong tersebut pada 17 April 2019 tidak memenuhi unsur uji materil.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KIP Pidie Jaya, Iskandar didampingi seluruh Komisioner KIP, dalam jumpa pers yang digelar Jumat (26/4/2019).

Iskandar mengatakan, dari hasil pemanggilan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) bersama anggotanya serta pengawas TPS, mereka mengaku tidak pernah memanggil ES dan sekaligus tidak terdaftar di TPS 01 Gampong Meunasah Balek.

"Malahan ES tidak pernah melakukan pencoblosan di TPS 01 hal ini dibuktikan dengan dari jumlah pengguna hak pilih pada TPS 01 nama ES tidak pernah terdaftar baik dengan menggunakan surat undangan C7 sebanyak 224 maupun dengan e-KTP 10 pemilih maka secara keseluruhan jumlah pemilih 234 pemilih," sebutnya.

Dari hasil pembuktian di lapangan, ES tercatat di TPS 02 dan tidak pernah melakukan pencoblosan pada TPS 01. Hal ini juga sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih 234 orang.

Jadi tidak benar sama sekali ES mencoblos di TPS 01 baik dengan menggunakan C7 dan e-KTP.

Karenanya dalam kasus ini perlu dilakukan verifikasi kembali bahwa KIP tidak dapat menyahuti rekomendasi pihak Panwaslih, sebab tidak memenuhi unsur. Terutama tidaknya adanya surat usulan dari pihak KPPS untuk melakukan PSU kepada KIP.

"Maka dengan sendirinya KIP tidak dapat melakukan tindakan PSU serta penjadwalannya, "jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Panwaslih Pijay, Fajri M Kasem kepada Serambinews.com, Jumat (26/4/2019) mengatakan, atas dugaan penyimpangan Pemilu serentak dengan pencoblosan ganda di Gampong Meunasah Balek, Meureudu, pihak KIP patut melakukan PSU kembali.

"Surat rekomendasi ini telah kami sampaikan kepada pihak KIP maka kiranya mereka dapat menjalankannya,"tukasnya.(*)

Baca: UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019 Pukul 14.00 WIB, Prabowo Mendadak Salip Jokowi-Maruf di Bengkulu

Baca: Ternyata Besan Ani Yudhoyono Lebih Dulu Idap Kanker, Namun Kembali Bugar Berkat 2 Bahan Alami Ini

Baca: Sebut Indonesia Belum Siap Berdemokrasi, Kwik Kian Gie: Mengejar HAM Harus Membunuh HAM

Baca: Studi Terbaru Temukan Orang Amerika di Antara Orang Paling Stres di Dunia, Sejajar dengan Iran

Penulis: Idris Ismail
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved