KIP Aceh Tolak Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Salah Satu TPS di Simeulue

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan penolakan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Simeulue,

KIP Aceh Tolak Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Salah Satu TPS di Simeulue
For Serambinews.com
Agusni AH, Komisioner KIP Aceh. 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh   

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyatakan penolakan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Simeulue, khususnya TPS 01 di Desa Meunafa, Kecamatan Salang, kabupaten setempat.

"Khusus TPS 01 di Desa Meunafa Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue itu ditolak pelaksanaan PSU lantaran tak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagaimana rekomendasi Panwas setempat," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni AH via telepon selularnya dari Sinabang, Jumat (26/4/2019).

Agusni AH menguraikan, alasan penolakan pelalsanaan PSU di TPS tersebut, lantaran tidak memenuhi syarat sebab satu-satunya pemilih yang dikomplain Panwascam kemudian mengeluarkan rekomendasi pemilu ulang di sana sebenarnya masuk dalam DPT.

Baca: Surat Panwascam Dianggap Ilegal, Panwaslih Pastikan PSU di TPS 01 Babo Tetap Dilangsungkan

Baca: Panwascam Bandarpusaka Kembali Keluarkan Rekomendasi, Kali Ini Batalkan PSU di TPS 01 Babo

Baca: DPW Partai Aceh Simeulue Tuntut Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Dapil IV, Ini Sebabnya

"Salah satu pemilih pada 17 April Pemilu kemarin, dianggap warga Aceh Barat. Namun, sesungguhnya yang bersangkutan adalah penduduk Meunafa Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue," ungkap Agusni AH seraya memastikan bahwa warga dimaksud memiliki data kependudukan dan tertera dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Jadi, lanjutnya lagi, secara aturan baik UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKP 11 perubahan PKPU 37 2018 menyebutkan setiap warga masyarakat yang sudah memiliki KTP el dan masuk dalam DPT sehingga berhak memilih di TPS setempat.

Agusni AH mengatakan, TPS 01 Meunafa itu memiliki 280 orang pemilih.

Dilaporkan KIP saat ini sedang menunggu pembatalan rekomendasi Panwas di sana, agar semuanya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved