Lelang Proyek APBA Lamban

Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengevaluasi

Lelang Proyek APBA Lamban
SERAMBI/HERIANTO
REKANAN meneken kontrak 318 paket proyek strategis APBA 2019 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh 

* Pimpinan DPRA Minta Kinerja Pokja ULP dan SKPA Dievaluasi

BANDA ACEH - Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRA meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengevaluasi kembali kinerja Pokja ULP dan sejumlah SKPA karena dinilai lamban dalam mengeksekusi lelang paket proyek APBA 2019. Pasalnya, hingga minggu ketiga April, masih ada ratusan paket proyek APBA 2019 yang belum dilelang dan belum ada penetapan pemenang tendernya.

“Buktinya, jumlah paket proyek strategis APBA 2019 yang dilelang pada 7 Januari 2019 lalu, sebanyak 1.373 paket, setelah tiga bulan berjalan baru menghasilkan 318 paket yang teken kontrak, Rabu (24/4) kemarin,” kata Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda kepada wartawan usai Rapat Banggar DPRA dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan anggota TAPA di Gedung DPRA, Rabu (24/4). RAPBA 2019 senilai Rp 17 triliun lebih itu, jelas Sulaiman Abda, disahkan DPRA pada pertengahan Desember 2018 lalu. “Tapi, kenapa sampai 24 April 2019, baru 318 paket proyek yang dikontrakkan kepada kontraktor, seribu lagi kemana,” tukasnya penuh tanda tanya.,

Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman dan para ketua fraksi, serta ketua komisi yang hadir dalam rapat Banggar DPRA dengan Plt Gubernur dan TAPA di gedung dewan setempat, mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Plt Gubernur dan anggota TAPA usai penandatanganan kontrak bersama 318 paket proyek APBA 2019, karena menilai jumlah paket proyek yang teken kontrak setelah tiga bulan dilelang masih sangat sedikit.

Bahkan, ujarnya, menurut tim monitor P2K dan laporan dari SKPA, banyak proyek yang bahannya sudah diserahkan ke Pokja ULP di Biro Pengadaan Barang Setda Aceh untuk di lelang, tapi sampai 23 April 2019, masih ada 282 paket lagi yang belum ditayang atau dilelang tersebar di 25 SKPA. “Kecuali itu, ada 207 paket lagi yang dokumen pendukungnya belum diserahkan ke Pokja ULP,” sebutnya.

Padahal, sebelum RAPBA 2019 disahkan pada Desember 2018, ucap Ketua DPRA, Plt Gubernur dan SKPA sudah berjanji setelah APBA 2019 disahkan maka paket strategis dan usulan dari anggota DPRA, kegiatan proyeknya sudah bisa dilaksanakan pada Maret 2019. “Tapi faktanya sekarang ini di lapangan sampai pertengahan bulan April, paket proyeknya belum juga terealisir di lapangan,” ujar Muhammad Sulaiman.

Contohnya, imbuh Sulaiman Abda, tender proyek gedung Ongkologi RSUZA dan lanjutan pembangunan 4 ruang operasi tambahan RSUZA, sampai kini belum ada pengumuman pemenang pelaksana proyeknya. “Badan Anggaran DPRA kecewa dengan kinerja Pokja ULP dan SKPA, sehingga kami minta Plt Gubernur mengevaluasi kembali Tim Pokja ULP dan kepala SKPA yang bekerja sangat lamban,” tandas Sulaiman Abda.

Pimpinan dan anggota Banggar DPRA menekankan kepada Plt Gubernur supaya kepala SKPA yang berkinerja rendah sudah bisa diganti atau dimutasikan ke tempat lain. Begitu juga dengan Pokja Lelang di ULP yang tidak bisa bekerja cepat, diminta cari penggantinya yang mampu bekerja sesuai aturan dengan cepat dan tepat, serta tidak melanggar aturan hukum.

Sementara itu, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam rapat dengan Banggar DPRA menyatakan, masukan berupa kritikan, saran, dan usul yang disampaikan anggota Banggar akan dijadikan masukan penting baginya untuk pengambilan keputusan ke depan. Nova mengungkapkan, dirinya juga ingin lelang proyek APBA 2019 ini secepatnya bisa tuntas agar cepat direalisasikan kepada masyarakat.

“Namun begitu, mungkin karena kapasitas kita yang terbatas di sana-sini membuat jalan kegiatan lelang belum memuaskan pimpinan dan anggota Banggar. Kami terus berupa memaksimalkan peralatan yang ada, semoga apa yang menjadi harapan dan keinginan kami, dewan, dan masyarakat, bisa terpenuhi ke depan,” ujar Nova Iriansyah.

Terkait penyegaran dalam lingkungan kerja, menurut Plt Gubernur, memang diperlukan untuk menghilangkan kejenuhan. Tapi, ulasnya, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, diperlukan kehati-hatian dalam bertindak.

“Kehati-hatian itu perlu agar keputusan yang diambil memberikan manfaat bagi orang banyak, terutama masyarakat yang kini sedang menanti hasil pembangunan yang akan kita persembahkan untuk kesejahteraannya,” pungkas Nova.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved