Rekam Biometrik Jamaah di Negara Asal, Tidak Lagi Jadi Syarat Pengurusan Visa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Aceh, Drs HM Daud Pakeh mengatakan perekaman biometrik bagi calon jamaah haji dan umrah ..

Rekam Biometrik Jamaah di Negara Asal, Tidak Lagi Jadi Syarat Pengurusan Visa
SERAMBI/M ANSHAR
Jamaah Calon Haji (JCH) Kloter I asal Kabupaten Pidie melakukan pendataan biometrik yang dipantau langsung oleh petugas VFS Tasheel Internasional dari Arab Saudi saat tiba di Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh, Jumat (3/8/2018). Pendataan biometrik di embarkasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan untuk menghindari lamanya antrean JCH saat memasuki Arab Saudi. SERAMBI/M ANSHAR 

Rekam Biometrik Jamaah di Negara Asal, Tidak Lagi Jadi Syarat Pengurusan Visa

 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Aceh, Drs HM Daud Pakeh mengatakan perekaman biometrik bagi calon jamaah haji dan umrah di negara asal tidak lagi menjadi persyaratan pengurusan visa.

 

Baca: Ribuan Warga Larut dalam Zikir Akbar Gemilang di Blangpadang

Baca: Mahasiswi Akbid Kesdam Tinggalkan Rumah

Baca: BPBD Banda Aceh Launching Dana Asuransi Bencana

Hal itu berdasarkan Keputusan Kerajaan Arab Saudi Nomor 43313 Tanggal 4/8/1440 H (9/4/2019 M), terkait tidak diwajibkannya perekaman biometrik di negaranya untuk proses penerbitan visa haji dan umrah bagi para jamaah.

“Namun bagi calon jamaah yang sudah menyelesaikan rekam biometrik beberapa waktu lalu, maka akan lebih mempercepat proses kedatangannya di Bandara Jeddah atau Madinah,” katanya dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Jumat (26/4/2019).

Dikatakan, dalam surat edaran yang diterima dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, dinyatakan progres penyelesaian dokumen haji sampai saat ini belum dapat optimal dilaksanakan, yang disebabkan antara lain terkait pelaksanaan perekaman data biometrik  dengan berbagai dinamikanya di lapangan.

Sebab itu dihasilkan upaya percepatan penyelesaian dokumen haji antara Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Kepala Bagian Konsuler Kedutaan Besar Arab Saudi (KBAS) untuk Indonesia.

Yaitu pertama, jamaah haji dari provinsi yang belum memiliki fasilitas rekam  data biometrik di wilayahnya, dan yang berdomisili jauh serta sulit diakses, diperkenankan untuk tidak melakukan  perekaman data biometrik  sebelum proses pemvisaan.

Halaman
12
Penulis: Mawaddatul Husna
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved