Tim Gakkumdu Gagal Ungkap Pelaku Kasus Surat Suara Tercoblos, Ini Sebabnya

Penghentian itu dilakukan karena tak berhasil menemukan pelaku yang mencoblos surat suara.

Tim Gakkumdu Gagal Ungkap Pelaku Kasus Surat Suara Tercoblos, Ini Sebabnya
SERAMBINEWS.COM/Hand Over
Ketua Panwaslih Aceh Utara Yusriadi memeriksa surat suara yang sudah ada di Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Aceh Utara, Rabu (17/4/2019). 

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Tim penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) menghentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu yaitu pencoblosan surat suara sebelum digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Aceh Utara, Senin (26/4).

Penghentian itu dilakukan karena tak berhasil menemukan pelaku yang mencoblos surat suara.

Kasus dihentikan dalam pertemuan tim gakkumdu yang terdiri Penyidik Polres Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara dan Panwaslih Aceh Utara, Kamis (25/4/2019).

Diberitakan sebelumnya pada Rabu (17/4/2019) petugas pengawas pemilu menemukan seratusan suratsuara sudah ter coblos untuk DPRK 80 lembar, DPRA 85 lembar.

Sedangkan untuk DPR-RI, DPD dan calon presiden/calon wakil presiden juga ditemukan beberapa lembar.

Baca: Tim Gakkumdu Aceh Utara Investigasi Ratusan Surat Suara Sudah Tercoblos di TPS 6 Desa Jamuan

Baca: Lagi, Seorang Panitia Penyelenggara Pemilu di Aceh Utara Meninggal Dunia

Baca: Dua TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang di Aceh Utara

Temuan ini berawal dari laporan pemilih yang menemukan surat suara itu ketika hendak mencoblos di bilik suara.

Koordintor Divisi Pelanggaran Penindakan Panwaslih Aceh Utara Safwani SH, kepada Serambi Jumat (26/4/2019) menyebutkan, dalam pertemuan tersebut polisi dan jaksa juga memberikan pendapat terkait tindak lanjut kasus tersebut.

Sebelumnya Panwaslih sudah meminta penjelasan atau klarifikasi terhadap petugas untuk menginvestigasi kasus tersebut.

Namun, belum berhasil mengungkap pelaku yang mencoblos surat suara tersebut.

Tim gakkumdu berkesimpulan penanganan kasus tersebut dihentikan, dikarenakan pertama, dari sisi hukum tidak ada kerugian yang ditimbulkan terhadap proses pemilu di lokasi tersebut.

Yang kedua, tidak terganggunya proses pemilu.

Karena proses pemilu saat itu terus berlanjut. Kemudian yang ketiga, tim sudah melakukan investigasi dan sampai sekarang belum mengarah siapa pelakunya. Sedangkan waktu untuk penanganan singkat.

“Jadi waktu juga menjadi pertimbangan, karena belum diketahui siapa pelakunya. Sedangkan waktunya terbatas,” ujar Safwani. (*)

Penulis: Jafaruddin
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved