Badruzzaman PTUN-kan Plt Gubernur

Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) terpilih hasil Mubes MAA Oktober 2018, Badruzzaman Ismail MHum

Badruzzaman PTUN-kan Plt Gubernur
SERAMBI/MASRIZAL
KETUA MAA terpilih berdasarkan hasil mubes, Badruzzaman lsmail didampingi Ketua SC Mubes MAA, Mohd Daud Yoesoef dan tim formatur berdialog dengan Kepala Ombudsman RI Pewakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin saat melaporkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah kepada lembaga itu 

* Gara-gara Menunjuk Plt Ketua MAA

BANDA ACEH - Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) terpilih hasil Mubes MAA Oktober 2018, Badruzzaman Ismail MHum, akhirnya mengajukan gugatan terhadap Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Rabu (24/4).

Gugatan yang didaftarkannya itu terkait pengangkatan Drs Saidan Nafi SH sebagai Plt Ketua MAA yang berada di luar kewenangan Plt Gubernur Aceh, dan sebaliknya Plt juga tidak mengakui Badruzzaman Ismail selaku ketua MAA hasil Mubes 2018.

Hal itu diungkapkan Ketua MAA terpilih hasil Mubes MAA pada Oktober 2018, Badruzzaman Ismail MHum dalam konferensi pers di Kantor MAA, Banda Aceh, Jumat (26/4).

Badruzzaman didampingi Ketua Steering Committee (Sc) Mubes MAA, Mohd Daud Yoesoef, dan sejumlah pengurus hasil mubes yang dilaksanakan sekitar enam bulan lalu itu.

Menurutnya, langkah mem-PTUN-kan Plt Gubernur Aceh itu sudah dia pikirkan matang-matang. Berbagai upaya komunikasi yang dilancarkan selama ini tidak direspons Nova Iriansyah. Bahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengenai dugaan malaadministrasi tidak patut dan melampaui kewenangan terkait penunjukan Plt Ketua MAA, serta tidak dilantiknya kepengurusan hasil Mubes MAA tahun 2018 oleh Plt Gubernur Aceh, tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan.

“Untuk itu kami ingin sampaikan ke masyarakat bahwa kasus ini sudah kami daftarkan ke PTUN Banda Aceh. Dengan catatan, apabila Plt Gubernur mau memperhatikan saran dari Ombudsman Aceh itu, maka kami siap untuk menarik kembali perkara ini,” ujar Badruzzaman.

Sebelumnya, dalam LAHP itu, Ombudsman sudah meminta Plt Gubernur Aceh untuk melakukan tindakan korektif, yaitu mencabut SK pengangkatan Plt Ketua MAA dan mengukuhkan kepengurusan hasil Mubes MAA 2018.

Badruzzaman melanjutkan, adapun isi tuntutan yang didaftarkan ke PTUN Banda Aceh itu secara umum terdiri atas empat poin. Pertama, pihaknya memohon PTUN memberikan tindakan awal yaitu penundaan pencairan pelaksanaan anggaran menyangkut program MAA 2019. “Karena ini terus digunakan oleh Plt Ketua MAA saat ini, jadi kami minta itu ditunda,” katanya.

Kedua, lanjutnya, pengurus MAA hasil mubes memohon supaya pengadilan menetapkan Plt Gubernur Aceh untuk mencabut surat pembatalan Mubes MAA tahun 2018, dan membentuk mubes luar biasa. Ketiga, pihaknya meminta supaya SK Plt Ketua MAA tersebut segera dicabut. “Keempat, kami minta segera mengukuhkan kepengurusan MAA hasil Mubes 2018 yaitu untuk periode MAA 2019-2023. Terus terang, kami tidak menuntut dia (Plt Gubernur Aceh) macam-macam,” jelasnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved